Realisasi PBB Masih Minim, Ini yang Akan Dilakukan Bupati Pandeglang

KBRN, Pandeglang: Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pandeglang masih minim. Dari target Rp41,4 miliar selama tahun 2023, saat ini baru tercapai Rp6,1 miliar atau setara dengan 14,91 persen.

Menyikapi hal itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku akan melakukan investigasi perihal kinerja camat dan Kepala Desa terkait realisasi PBB di wilayahnya. Dia menuturkan, ingin mengetahui sejauhmana kinerja camat dan Kades dalam upaya melakukan penagihan PBB terhadap wajib pajak atau masyarakat di wilayahnya.

Baca juga:

Ratusan Ribu Kendaraan di Pandeglang Nunggak Pajak, UPTD Intensifkan Penertiban

“Ibu harus turun lagi. Ingin mengetahui secara langsung uang–uang tersebut (tagihan PBB) belum disetorkan ataukah belum terhimpun,” katanya, Jumat (16/6/2023).

“Kalaupun tidak ya berarti belum bekerja di lapangan. Kami berharap semua Kepala Desa, kan punya perangkat desa melakukan sosialisasi dan edukasi begitu juga buku dua dan buku tiga belum turun tapi sudah mengeluh,” ucap dia.

Baca juga:

Penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan di Pandeglang Tahun 2022 Melesat

Bupati menjelaskan, di tengah ekonomi masyarakat yang sudah mulai membaik, semestinya penerimaan PBB bisa lebih besar dari yang tercapai saat ini.

“Kalau 10 jenis objek pajak lainnya itu jalan tetapi PBB ini harus terus kita dorong. Kami paksa, kami push agar aparatnya turun. Kasi PAD (kecamatan), Bapenda juga turun, harusnya sama saya kita ketuk–ketuk pintu, kita edukasi, kita sosialisasi di lapangan,” katanya.

Baca juga:

Pemkot Serang Bakal Naikan Tarif Pajak Kalangan Atas

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pandeglang Tatang Muhtasar menegaskan, pihaknya akan terus melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang pembayaran pajak.

“Kita edukasi secara door to door dengan harapan target pajak daerah tahun 2023 dapat tercapai secara maksimal. Kalau saat ini realisasi PAD dari target Rp84 miliar baru terealisasi Rp23,1 miliar,” ucapnya.