Yunani: Kemerdekaan Harus Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus meneguhkan kembali arah pembangunan nasional. Kemerdekaan dinilai tidak hanya tentang perjalanan sejarah, tetapi juga tentang memastikan kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Prof Dr Ahmad Yunani SE MSi, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalsel, mengatakan pengelolaan sumber daya alam harus semakin diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, kekayaan bumi, air, hutan, laut, mineral, dan energi harus dikelola secara berdaulat, berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Pada usia kemerdekaan ke-81, sudah saatnya pembangunan semakin diarahkan untuk mengembalikan dan memperkuat keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkecil ketimpangan, serta menyediakan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,” kata Yunani, Senin 17 Agustus 2026.

Yunani yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPW IAEI) Kalimantan Selatan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menegaskan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan. UMKM, koperasi, petani, nelayan, pekerja, pelaku ekonomi kreatif, dan pengusaha nasional harus mendapat ruang lebih besar, sementara investasi tetap didorong dengan mengutamakan penciptaan nilai tambah, lapangan kerja, industri nasional, ekonomi lokal, dan kelestarian lingkungan.

“Indonesia juga membutuhkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus menjalankan fungsi masing-masing sesuai konstitusi dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Pada saat yang sama, ketahanan pangan, energi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi, pertahanan, keamanan, informasi, dan budaya harus menjadi agenda strategis untuk memperkuat kemandirian nasional,” ucapnya.

Menurut Yunani, Indonesia juga harus mempertahankan politik luar negeri bebas dan aktif dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan, memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia, serta tetap mengutamakan kepentingan nasional. Di dalam negeri, budaya komunikasi dan dialog kebangsaan juga perlu diperkuat melalui keterbukaan antara pemerintah, parlemen, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan budaya, pemuda, pers, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat.

“Kita boleh berbeda pikiran, pilihan, kepentingan, dan jalan pengabdian. Namun ketika berbicara tentang Indonesia, kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan, merawat kebangsaan, menghadirkan keadilan, dan bekerja bersama untuk kemajuan negeri. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka dalam kedaulatan, berdaulat dalam mengelola kekayaan bangsa, adil dalam pembangunan, kuat dalam persatuan, tegak dalam hukum, mandiri dalam ekonomi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia,” ujarnya.