RRI.CO.ID, Banjarmasin – Praktik percaloan atau penggunaan jasa makelar dalam pengurusan administrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin masih berpotensi terjadi. Kondisi ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan, terutama di tengah penerapan sistem administrasi berbasis digital.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Banjarmasin, Rabiatul Adawiyah, mengungkapkan, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan minimnya pemahaman masyarakat. Tetapi juga adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai Pemko untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi.

"Kadang mengatasnamakan pegawai Pemko. Padahal bukan, yang pada akhirnya berdampak pada integritas layanan pemerintah," kata Rabiatul, di sela-sela FGD Mitigasi Risiko di salah satu hotel berbintang, Rabu, 05 Agustus 2026.

Meski demikian, Rabiatul menegaskan hingga kini Inspektorat belum menerima laporan resmi terkait praktik percaloan tersebut. "Hingga kini kami belum menerima laporan resmi terkait praktik percaloan. Mungkin ada, tapi tidak ada yang melapor ke kami," ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Inspektorat terus memperketat pendampingan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui pembangunan Zona Integritas. Setiap SKPD diwajibkan membuat komitmen bersama untuk mencegah praktik korupsi, termasuk gratifikasi, pungutan liar (pungli), maupun konflik kepentingan.

Menurutnya, pendampingan tersebut difokuskan agar pelayanan publik berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan. "Masing-masing SKPD sudah kami dampingi, khususnya SKPD yang menjadi prioritas, agar tidak terjadi indikasi seperti gratifikasi, pungli maupun konflik kepentingan. Alhamdulillah, sampai saat ini laporan yang banyak tidak ada terkait gratifikasi," ujarnya.

Rabiatul juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pelayanan publik dengan tidak menggunakan jasa makelar. Kemudian segera melaporkan apabila menemukan dugaan gratifikasi atau praktik yang mencurigakan.

Ia memastikan Pemko Banjarmasin telah menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Baik melalui aplikasi E-Lapor maupun layanan aduan Inspektorat di media sosial.

"Pemko Banjarmasin sendiri ada layanan pengaduan seperti E-Lapor, jadi masyarakat bisa mengadukan dan menyertakan bukti. Kami juga memiliki sarana aduan melalui Instagram. Di sana ada Taplink yang bisa langsung digunakan untuk menyampaikan laporan," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Banjarmasin atas terselenggaranya forum diskusi tersebut. Menurutnya, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

"Setiap program dan kegiatan memiliki risiko yang harus dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan baik. Karena itu, manajemen risiko tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam setiap perangkat daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, kemampuan mengidentifikasi risiko sejak dini akan membantu pemerintah menyusun langkah mitigasi yang tepat. Sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Lebih lanjut, Yamin HR menekankan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan SPIP Terintegrasi, manajemen risiko yang berkualitas, serta pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparatur.

“Kita berharap FGD ini menjadi wadah bagi seluruh peserta untuk berdiskusi secara aktif, mengidentifikasi berbagai risiko pada unit kerja masing-masing. Menyusun strategi mitigasi yang realistis, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.