RRI.CO.ID, Jakarta – Gelombang kemarahan warga akibat pemadaman listrik bergilir akhirnya memaksa Pemerintah Kota Banjarmasin membawa persoalan tersebut hingga ke Kantor Pusat PT PLN di Jakarta. Namun, di hasil yang diperoleh justru dinilai belum memberikan kepastian baru bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Ichrom Muftezar menemui jajaran pimpinan PT PLN di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. Mereka datang membawa sederet keluhan masyarakat setelah pemadaman listrik bergilir kembali terjadi dengan durasi mencapai lima hingga enam jam.

Ironisnya, komitmen yang disampaikan PLN dalam pertemuan tersebut tidak berbeda jauh dengan penjelasan yang sebelumnya telah diberikan kepada Pemerintah Kota saat Sekda Ichrom Muftezar mendatangi Kantor PLN UP3 Banjarmasin. Janji pengurangan durasi pemadaman, target normalisasi sistem, hingga rencana kompensasi pelanggan kembali menjadi jawaban utama.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, mengatakan seluruh keluhan masyarakat disampaikan secara langsung kepada Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PLN, Saleh Siswanto. “Kedatangan kita untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat. Terkait kondisi kelistrikan di Kota Banjarmasin, khususnya, dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya," ujar Ananda.

Dalam pertemuan tersebut, Ananda membeberkan besarnya dampak yang dirasakan masyarakat. Bukan hanya aktivitas rumah tangga yang lumpuh, tetapi juga kerugian ekonomi yang dialami pelaku usaha hingga persoalan kemanusiaan.

"Semua aspirasi ulun sampaikan langsung, mulai dari dampaknya terhadap pelaku UMKM dan sektor usaha lainnya, ribuan ternak yang mati, kerusakan peralatan elektronik, hingga air susu ibu (ASI) yang rusak sehingga tidak bisa lagi dikonsumsi anaknya. Semua itu menjadi perhatian serius dan telah kami sampaikan langsung," katanya.

Meski demikian, jawaban yang diterima dari PLN masih sebatas komitmen. Perusahaan pelat merah itu kembali menjanjikan pengurangan durasi pemadaman mulai 29 Juli 2026 menjadi sekitar tiga jam, serta menargetkan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan kembali normal pada 4 Agustus 2026.

Janji tersebut sejatinya bukan hal baru. Sebelumnya, usai pertemuan Sekda Kota Banjarmasin dengan manajemen PLN UP3 Banjarmasin, masyarakat juga telah menerima penjelasan serupa bahwa durasi pemadaman akan dikurangi secara bertahap hingga sistem kembali normal.

"Saya memahami betapa berat dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, sesuai arahan Pak Wali Kota, kami akan terus mengawal komitmen ini dan memastikan seluruh aspirasi warga Banjarmasin terus diperjuangkan sampai kondisi benar-benar kembali membaik," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mengatakan PLN kembali menjelaskan bahwa penyebab pemadaman bergilir berasal dari gangguan pada tiga pembangkit listrik di Kalimantan Selatan. Yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong, yang mengakibatkan defisit daya sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

PLN juga kembali menjanjikan bahwa pelanggan terdampak berpeluang memperoleh kompensasi apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. "PLN menyampaikan bahwa pelanggan akan mendapatkan kompensasi apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Penetapan kompensasi nantinya akan diputuskan oleh Kementerian ESDM berdasarkan laporan dari PLN," ujarnya.

Menurut Tezar, pelanggan prabayar akan memperoleh kompensasi melalui penambahan token saat pembelian. Sedangkan pelanggan pascabayar mendapat pengurangan tagihan listrik yang diperkirakan mulai berlaku pada Oktober atau November mendatang.

Ia menambahkan, salah satu pembangkit yang telah selesai diperbaiki menjadi alasan PLN berani menjanjikan pengurangan durasi pemadaman mulai 29 Juli."Mudah-mudahan kondisi ini segera membaik. PLN juga berkomitmen melakukan mitigasi lebih awal apabila terjadi kendala di lapangan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi lebih cepat," ucapnya.