RRI.CO.ID, Banjarmasin – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Banjarmasin terus bergulir. Dari target 125 unit rumah yang akan dibangun sepanjang 2026, sebanyak 42 rumah telah rampung, sementara sisanya kini memasuki tahap pengerjaan berikutnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah, mengatakan program Rutilahu dilaksanakan secara bertahap agar proses pembangunan dan pengawasannya berjalan maksimal. "Tahap pertama sudah kita selesaikan ada 42 rumah. Kemudian tahap kedua sedang berproses, jadi sudah sepertiga Rutilahu yang direalisasikan," kata Jefrie.

Meski progres pembangunan terus berjalan, Dinsos mengakui pelaksanaan di lapangan tidak selalu mulus. Persoalan administrasi dan legalitas kepemilikan rumah masih menjadi hambatan utama yang membuat sejumlah calon penerima bantuan belum bisa langsung mendapatkan pembangunan.

Menurut Jefrie, beberapa rumah yang diusulkan ternyata masih berstatus sebagai agunan, tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Bahkan pemiliknya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal.

"Ketika dipastikan haknya aman maka uangnya bisa keluar. Contohnya ada yang bisa menjamin bahwa rumah atau agunan tersebut bisa dilunasi," ujarnya.

Ia menekankan, Dinsos tidak ingin bantuan pemerintah justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, setiap usulan harus melalui proses verifikasi yang ketat sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

"Kami melakukan verifikasi di lapangan secara serius dan detail. Tujuannya agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran," katanya.

Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Jefrie mengungkapkan, jumlah usulan Rutilahu setiap tahun selalu jauh melampaui kemampuan anggaran daerah.

Tahun ini misalnya, dari sekitar 300 rumah yang diusulkan masyarakat, hanya 125 unit yang dapat diakomodasi melalui APBD. Kondisi tersebut mendorong Dinsos untuk mencari tambahan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pihaknya tengah menyiapkan pengajuan bantuan ke Kementerian Perumahan Rakyat agar lebih banyak rumah warga dapat diperbaiki pada tahun-tahun mendatang. "Ada komunikasi dengan Bappeda terkait pengajuan dana bantuan. Jadi dicoba saja kita usulkan agar kuotanya bisa bertambah," ujar Jefrie.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program Rutilahu di Kota Banjarmasin dilakukan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Jika Dinsos menangani bantuan rumah bagi masyarakat kurang mampu, Disperkim lebih berfokus pada penataan kawasan permukiman kumuh.

Untuk merealisasikan 125 unit Rutilahu tahun ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran lebih dari Rp4 miliar. Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp35 juta yang digunakan khusus untuk pembelian material bangunan, sementara proses pembangunan dilakukan secara swakelola dengan pendampingan dari Dinsos.

"Rp35 juta itu digunakan untuk pembelian bahan material yang dikerjakan secara swakelola. Tentunya dalam proses pembangunan ada pendampingan dari kami," ucapnya.