RRI.CO.ID, Banjarmasin – Tumpukan anggaran mengendap atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga lebih dari setengah triliun rupiah menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan catatan SILPA mencapai Rp538.024.992.096,64.

Besarnya SiLPA tersebut muncul di tengah capaian pendapatan daerah yang justru melampaui target. Sebaliknya, serapan belanja daerah dinilai belum optimal sehingga menyisakan ratusan miliar rupiah yang belum termanfaatkan.

Berdasarkan laporan per 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,75 triliun atau 106,11 persen dari target Rp2,59 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer yang terealisasi Rp1,98 triliun atau 108,50 persen dari target.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil mencapai Rp721,86 miliar atau 100,43 persen dari target yang ditetapkan. Namun di sisi lain, realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp2,28 triliun atau 85,77 persen dari total pagu Rp2,66 triliun.

Belanja modal yang menjadi motor pembangunan fisik bahkan hanya terserap 74,16 persen. Sementara belanja transfer sama sekali tidak terealisasi atau nol persen dari pagu yang telah disiapkan.

Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR mengakui besarnya SiLPA menjadi catatan serius bagi jajaran pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun agar pelaksanaan proyek tidak tertunda dan berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran.

“Dalam setahun itu ada 12 bulan dan pembangunan berskala besar membutuhkan waktu yang cukup, apalagi cuaca dan kondisi alam tidak bisa kita tentukan. Saya ingin pembangunan dipersiapkan lebih matang sejak awal agar penyerapan anggaran ke depan bisa maksimal,” ujarnya.

Yamin bahkan secara terbuka mengungkap salah satu penyebab utama membengkaknya SiLPA selama beberapa tahun terakhir. Yakni persoalan pembebasan lahan di kawasan Veteran yang tak kunjung tuntas.

“Masalah utama yang terus berjalan dan berpolemik adalah pembebasan lahan di Veteran. Ini yang terus menyumbang tumpukan anggaran SiLPA kita karena perencanaan dasarnya tidak dilaksanakan secara matang dan tidak sesuai kondisi lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, proyek yang belum memiliki kepastian lahan seharusnya tidak dipaksakan masuk ke dalam penganggaran karena berpotensi kembali gagal direalisasikan. “Ke depan, jika urusan pembebasan lahan belum siap seutuhnya, jangan dimasukkan ke anggaran secara tiba-tiba. Karena kalau dipaksakan sebelum urusannya selesai, ujung-ujungnya hanya akan menjadi SiLPA lagi,” ujar Yamin, tegas.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Seribu Sungai itu mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah pada 2026 tidak akan semudah tahun sebelumnya. Pemko Banjarmasin dipastikan menghadapi pengurangan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp380 miliar.

“Di tahun ini kita ada SiLPA Rp500 miliar lebih, namun di tahun 2026 kita harus menghadapi pengurangan dana TKD dari pusat sekitar Rp380 miliar. Jadi kalau dihitung bersih sisa anggarannya, praktis hanya sekitar Rp150 miliar saja yang tersisa untuk dieksplorasi,” katanya.

Meski demikian, Yamin menjelaskan bahwa sebagian SiLPA juga berasal dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah kota. Termasuk penghentian sejumlah program yang dinilai tidak menjadi prioritas dan kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.