RRI.CO.ID, Banjarmasin - Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah di Kalimantan Selatan hingga 31 Maret 2026 menunjukkan perkembangan positif. Realisasi TKD tercatat mencapai Rp5,43 triliun atau 29,89 % dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun. Sabtu, 23 Mei 2026.

Penyaluran TKD pada awal tahun 2026 masih didominasi Dana Alokasi Umum dengan nilai Rp3,51 triliun atau 64,67 % dari total realisasi TKD. Capaian ini mencerminkan peran penting DAU sebagai instrumen utama pembiayaan daerah mendukung pelayanan publik dan oprasional pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan dominasi DAU sejalan dengan komposisi alokasi TKD tahun 2026. DAU menjadi kompenen terbesar yang disalurkan secara rutin melalui skema block grant dengan fokus belanja pegawai dan oprasional

“Dari sisi kinerja pemerintah daerah, Kota Banjarbaru mencatat persentase realisasi tertinggi dengan capaian 31,89 % dari total pagu. Sementara itu, Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah yakni sebesar 27,93 %,” ujarnya.

Secara rinci, Dana Bagi Hasil telah terealisasi Rp898,57 miliar atau 21,98 %, yang didominasi DBH Sumber Daya Alam sektor mineral dan batu bara. Adaoun Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp862 miliar atau 32,24 %, terutama penyaluran Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan dan tunjangan guru ASN daerah.

Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik hingga Maret 2026 masih belum mencatatkan realisasi. Hal ini dipengaruhi proses pemenuhan persyaratan dan kesiapan dokumen yang menjadi dasar penyaluran awal tahun anggaran.

“Untuk Dana Desa, realisasi penyaluran mencapai Rp158,54 miliar atau 29,82 % dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar. Hingga akhir Maret 2026, Dana Desa telah tersalurkan di 10 dari 11 kabupaten dengan total 1.235 desa menerima penyaluran tahap pertama dari 1.871 desa penerima,” ucapnya.

Pihaknya menegaskan penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran pada awal tahun bagian dari memperkuat kualitas belanja daerah. Adapun dalam hal ini, guna memperkuat kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.