Darurat Sampah Disentil di Forum HAM, Wali Kota Ingatkan ASN Kesehatan

RRI.CO.ID, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR secara resmi membuka Diskusi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ASN Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai, Kamis, 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Yamin menegaskan bahwa penguatan pemahaman HAM menjadi hal penting bagi aparatur kesehatan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Dengan ucapan bismillah oleh seluruh peserta. Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan ASN kesehatan semakin memahami dan menerapkan prinsip HAM dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yamin di hadapan ratusan peserta.

Namun, forum yang membahas HAM itu mendadak disorot ketika Yamin menyinggung persoalan darurat sampah yang masih menghantui Banjarmasin. Ia secara khusus mengingatkan jajaran ASN kesehatan agar tidak hanya fokus pada pelayanan medis, tetapi juga ikut menjadi garda depan dalam perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah.

“Saya hanya ingin mengingatkan, ASN saya ini sudah sering saya sampaikan terkait pengurangan penggunaan sampah plastik. Khusus ASN Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin agar terus menyampaikan dan mensosialisasikan pengurangan penggunaan sampah plastik, pemilahan sampah, dan mengolah sampah dari sumbernya,” tegasnya.

Yamin mengakui, status darurat sampah di Kota Seribu Sungai belum sepenuhnya berakhir meski beberapa titik penanganan sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ia berharap keberadaan TPS 3R hingga TPA Basirih nantinya benar-benar difungsikan sebagai pusat pengolahan, bukan sekadar tempat penumpukan sampah.

“Harapan kita TPS 3R dan TPA Basirih bisa kembali dibuka. Tapi bukan untuk menumpuk sampah, melainkan mengolah sampah agar lebih bermanfaat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut. Menurut Karyadi, sektor kesehatan menjadi salah satu lini paling penting dalam implementasi HAM di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini dihadiri 260 peserta, terdiri dari 150 aparatur sipil negara di bidang kesehatan. Rinciannya, 50 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan 100 peserta dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,” ujarnya.