RRI.CO.ID, Banjarmasin – Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin membongkar masih adanya dugaan praktik “akal-akalan” yang dilakukan sejumlah pelaku usaha atau wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah. Praktik itu disebut menjadi salah satu penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bidang Pendataan BPKPAD Banjarmasin, Muhammad Syahid, mengungkapkan modus yang kerap ditemukan terjadi pada penggunaan tapping box atau alat perekam transaksi usaha. Menurutnya, masih ada oknum pelaku usaha yang sengaja membuat transaksi tidak seluruhnya masuk ke sistem.

“Masih ada yang mencoba mengakali sistem tapping box supaya transaksi yang terinput tidak semuanya masuk. Itu kami temukan di beberapa sektor usaha, mulai restoran, kafe sampai tempat hiburan,” ujar Syahid.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tentu berdampak langsung terhadap potensi penerimaan daerah, sebab pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan transaksi riil yang terjadi di lapangan. “Kalau transaksi yang masuk tidak sesuai kondisi sebenarnya, otomatis ada potensi kebocoran PAD. Ini yang terus kami awasi,” ucapnya.

Tak ingin kebocoran terus terjadi, BPKPAD Banjarmasin kini menyiapkan langkah serius dengan melakukan pembaruan sistem pengawasan pajak daerah. Sistem tapping box disebut akan di-upgrade agar lebih transparan dan sulit dimanipulasi.

“Kami berencana melakukan upgrade sistem supaya pengawasan lebih maksimal dan pemasukan daerah bisa lebih optimal. Jadi transparansi transaksi benar-benar bisa dipantau,” ujarnya, tegas.

Selain pembaruan sistem, pengawasan terhadap wajib pajak juga akan diperketat. BPKPAD memastikan monitoring di lapangan terus dilakukan untuk meminimalisir praktik kecurangan. Dengan langkah tersebut, BPKPAD optimistis target PAD Kota Banjarmasin tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp700 miliar dapat terealisasi.

“Target PAD tahun ini cukup besar, lebih dari Rp700 miliar. Tapi kami optimistis bisa tercapai jika pengawasan dan sistem berjalan maksimal,” ucapnya.