RRI.CO.ID, Banjarmasin- Pendidikan antikorupsi terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dinilai penting membangun budaya integritas sejak dini.

Hal tersebut disampaikan dalam program Cerita Siang RRI Pro 1 Banjarmasin, Rabu 22 April 2026. Dialog menghadirkan Deputi Pendidikan KPK RI, Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T. yang bergabung secara virtual, serta Ketua APiK Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman, yang hadir di studio.

KPK mencatat hasil Survei Penilaian Integritas sektor pendidikan tahun 2024 sebesar 69,5. Angka ini menunjukkan integritas pendidikan masih berada pada level korektif, sehingga implementasi pendidikan antikorupsi perlu diperkuat.

“Pendidikan antikorupsi sudah berjalan, namun belum terlembaga dengan baik,"ujar Wawan. "Ini menjadi tantangan bersama untuk memperkuat implementasinya."

Menurutnya, pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang bagi generasi muda. Penanaman nilai integritas harus dilakukan secara konsisten di berbagai lingkungan.

“Nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,"ucapnya. "Proses ini tidak instan, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan."

Ia menegaskan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pendidikan tersebut. Keteladanan menjadi faktor penting dalam membentuk karakter generasi muda.

"Korupsi adalah pilihan, bukan takdir. Tidak ada jaminan seseorang tidak melakukan korupsi. "Karena itu, penting menjaga pergaulan dengan komunitas yang satu frekuensi dan berintegritas untuk saling mengingatkan serta menjauh dari perilaku koruptif, "ujar Wawan.

Sisi lain masyarakat dinilai penting dalam mendukung pencegahan korupsi. Keterlibatan komunitas menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

Selanjutnya menurut Mujiburrahman, Asosiasi Penyuluh Antikorupsi Indonesia (APiK) Kalimantan Selatan juga hadir sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyebarkan nilai integritas. APiK Kalsel melakukan edukasi di sekolah, kampus, dan masyarakat.

"APiK Kalsel menjalankan program edukasi dengan pendekatan kreatif dan interaktif, " kata Mujiburrakhman. " Metode yang digunakan meliputi dongeng, drama, dan kegiatan berbasis komunitas. "

Pendekatan harus menyesuaikan perkembangan zaman agar mudah diterima masyarakat. Respons masyarakat terhadap program ini sangat positif.

Selain itu, APiK Kalsel turut mendorong program desa antikorupsi di Kalimantan Selatan. Salah satunya di Kabupaten Tanah Laut yang dinilai berhasil menerapkan transparansi.

Kolaborasi antara KPK dan masyarakat menjadi faktor utama dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan dilakukan melalui pendidikan, perbaikan sistem, dan penindakan hukum.