RRI.CO.ID, Banjarmasin – Sejumlah pemuda dan warga yang tergabung dalam Abdi Banua Muda menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Ahmad Yani Kilometer 4,5 atau tepat di sekitar jalan layang Banjarmasin. Dalam aksi damai tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi sektor batu bara yang dinilai berdampak pada krisis energi dan pemadaman listrik di Kalimantan Selatan.

Massa membawa enam tuntutan utama yang ditujukan kepada kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor strategis nasional.

Koordinator Aksi, Juniagara Sierra Salim, menegaskan masyarakat menginginkan penegakan hukum yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik. "Kami mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun. Usut tuntas dan transparan kasus batu bara yang pada akhirnya mengakibatkan pemadaman listrik bergilir di tengah masyarakat," kata Juniagara di hadapan massa aksi.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini, termasuk krisis energi dan pemadaman listrik bergilir, tidak bisa dilepaskan dari dugaan buruknya tata kelola sektor batu bara. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Selain mendesak pengusutan kasus secara menyeluruh, massa juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak dijadikan alat politik maupun sarana untuk menyerang pihak tertentu. Mereka meminta seluruh proses penyelidikan dilakukan secara terbuka agar dapat diawasi publik.

"Kami menolak segala bentuk politisasi. Kami juga meminta dewan secara aktif mengawasi penyelesaian kasus korupsi serta mendukung penuh disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Juniagara.

Dalam tuntutannya, Abdi Banua Muda juga meminta DPRD turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelesaian dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor energi serta memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Juniagara menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam.

Ia mengingatkan bahwa apabila aspirasi tersebut tidak mendapat perhatian serius, pihaknya siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. "Jika suara masyarakat terus diabaikan, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Sampai penegakan hukum benar-benar berjalan secara transparan dan berkeadilan," ujarnya.