RRI.CO.ID, Marabahan - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mulai mempercepat belanja daerah sekaligus memastikan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batola, Fuad Syekh, saat memimpin Apel ASN, Senin, 16 Maret 2026.

Dalam arahannya, Fuad menyampaikan bahwa regulasi terkait pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) THR ASN telah terbit. Hal ini tentu disertai langkah cepat pemerintah daerah melalui penerbitan surat keputusan pembayaran.

“Ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi ASN, sekaligus upaya menjaga kinerja pelayanan publik tetap optimal,” ujarnya. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah ini dinilai strategis karena tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah. Terlebih menjelang Ramadan, konsumsi masyarakat cenderung meningkat sehingga belanja daerah menjadi salah satu penggerak ekonomi.

Di sisi lain, Pemkab Batola menekankan percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Seluruh perangkat daerah diminta segera melakukan pengadaan barang dan jasa secara lebih cepat dan terukur.

Fuad menegaskan percepatan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. “Koordinasi dengan Inspektorat harus diperkuat agar proses berjalan sesuai aturan, sekaligus efisien dari sisi waktu,” katanya.

Memasuki triwulan I 2026, Pemkab Batola juga telah melakukan pergeseran anggaran tahap kedua. Setiap perangkat daerah diminta memastikan alokasi anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Adapun skema anggaran kas meliputi 20 persen pada triwulan I, 20 persen triwulan II, 10 persen triwulan III, dan 50 persen triwulan IV. Namun, hingga pertengahan Maret 2026 realisasi PAD baru mencapai sekitar 4 hingga 5 persen dari target tahunan.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi. “Kita harus konsisten menggali potensi pendapatan daerah agar tidak bergantung pada transfer pusat,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Pemkab Batola menempatkan kesejahteraan ASN dan percepatan belanja sebagai instrumen penting menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah daerah optimistis target pembangunan 2026 dapat tercapai dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.