Transfer ke Daerah di Kalimantan Selatan Tembus Rp2,51 Triliun

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Mengawali tahun anggaran 2026, kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan menunjukan awal yang positif. Hingga 31 Januari 2026, realisasi TKD tercatat mencapai Rp2,51 triliun atau 13,29 persen dari total pagu sebesar Rp18,92 triliun Jum’at, 27 Februari 2026.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan bahwa alokasi TKD Kalimantan Selatan tahun 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan kebijakan fiskal nasionl. Secara nasional, pagu TKD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun Rp176,2 triliun dibandingkan tahun 2025.

“Kalimantan Selatan sendiri alokasi TKD tahun 2026 tercatat menurun sebesar 32,17 persen dibandingkan alokasi awal tahun 2025. Akan tetapi, TKD tetap menjadi sumber pendanaan utama APBD dengan kontribusi mencapai 60 hingga 70 persen.” ujarnya.

Berdasarkan capaian pemerintah daerah, Kota Banjarmasin mencatat kinerja realisasi TKD tertinggi hingga Januari 2026 dengan capaian 15,89 persen dari pagu. Sementara itu, Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 11,26 persen dari pagu.

“Secara umum seluruh pemerintah daerah di Kalsel telah mencarat realisasi lenyaluran TKD pada awal tahu anggaran. Dari sisi jenis penyaluran, realisasi TKD Januari 2026 didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 69,03 persen dari total TKD di Kalsel.” ucapnya.

Untuk DAU, realisasi penyaluran mencapai Rp1,74 triliun atau 16,04 persen dari pagu. Seluruh penyaluran DAU disalurkan melalui skema block grant, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp337,92 miliar atau 8,26 persen dari pagu. Adapun seluruhnya merupakan penyaluran DBH sektor mineral dan batu bara (minerba) sesuai dengan jadwal penyaluran pada awal tahun.

“Adapun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik juga telah terealisasi sebesar Rp440,93 miliar atau 16,49 persen.Adapun terdiri atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp393,21 miliar dan Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp47,72 miliar,” katanya.

Adapun untuk DAK Fisik dan Dana Desa, hingga akhir Januari 2026 masib belum terdapat realisasi dan akan mulai disalurkan sesuai dengan ketentuan serta tahapan pada bulan-bulan berikutnya. Catur juga mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan administrasi dan perencanaan anggaran agar penyaluran TKD ke depan dapat berjalan tepat waktu, akuntabel, serta memberikan dampak optimal bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.