RRI.CO.ID, Banjarmasin – Pengadaan 21 unit mobil listrik oleh Pemerintah Kota Banjarmasin berujung di meja Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Banjarmasin, Rabu, 18 Februari 2026. RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, menghadirkan perwakilan Pemko yakni Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, untuk memaparkan hitung-hitungan pengadaan tersebut.

Dalam pemaparannya, Zazuli menyebut keputusan membeli mobil listrik jauh lebih efisien dibanding skema sewa mobil dinas konvensional. Disamping mendukung kebijakan nasional terkait transisi energi ramah lingkungan dan zero emisi, yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

“Kalau menggunakan sistem sewa mobil dinas jenis Innova, satu unitnya Rp16 juta per bulan. Dikalikan 36 SKPD dan 12 bulan, totalnya Rp6,912 miliar,” kata Zazuli dalam RDP. “Itu belum termasuk BBM yang tetap ditanggung anggaran pemerintah”.

Ia membeberkan, biaya BBM dengan intensitas sedang bisa mencapai Rp1 juta per minggu atau Rp4 juta per bulan dan dalam setahun bisa menyentuh Rp192 juta per unit. Artinya, total pengeluaran sewa mobil plus BBM mencapai Rp7.104.000.000 per tahun.

“Belum lagi ditambah biaya perawatan lainnya,” ujar Zazuli membeberkan. “Seperti ganti oli dan servis tahunan Rp750 ribu, penggantian ban Rp12 juta, kampas rem Rp350 ribu dan pajak mobil Rp143 ribu," ujarnya.

Sementara untuk pengadaan mobil listrik, Pemko memilih 21 unit BYD Atto 1 Premium dengan harga Rp250 juta per unit, sudah termasuk BBNKB Kalimantan Selatan. Total anggaran pembelian: 21 unit x Rp250 juta = Rp5.250.000.000, dengan biaya operasional nyaris nol untuk BBM karena berbasis listrik.

“Dengan pengadaan mobil listrik ini, total pengeluaran menjadi Rp5.263.243.000,” ucapnya.

“Jadi ada efisiensi sekitar Rp1.840.757.000 dibanding sistem sewa," ujarnya.

Menyadari bahwa kendaraan listrik membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat, Pemko Banjarmasin juga bergerak cepat dengan menggandeng PLN guna mempercepat penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Dalam hal ini, PLN juga telah berjanji mendukung untuk penyediaan SPKLU secara gratis yang nantinya akan di tempatkan di Balai Kota Banjarmasin.

Setelah mendengarkan paparan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, tak memungkiri, secara hitung-hitungan memang terdapat efisiensi anggaran. Hanya saja untuk ke depannya, setiap pengadaan sebaiknya disosialisasi terlebih dahulu.

“Dari sisi analisa angka, memang ada penghematan. Itu tidak bisa kita pungkiri,” ujarnya, dalam RDP.

“Hanya saja momentum kebijakan ini kurang tepat, karena di tengah polemik pencabutan BPJS Kesehatan dan pemotongan bonus atlet," ucapnya.