Komisi I DPRD Kalsel Perkuat Fungsi Legislasi Pengawasan

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai bagian dari optimalisasi tugas kedewanan. Upaya tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi dan pengalaman bersama DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 7 September 2026.

Kegiatan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H., itu diterima jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi sekaligus memperluas wawasan antarlembaga legislatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Dalam diskusi, kedua pihak bertukar informasi mengenai pelaksanaan fungsi kedewanan, terutama pengawasan terhadap program pemerintah daerah. Pembahasan juga mencakup pola kemitraan dengan perangkat daerah serta berbagai tantangan legislatif dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat.

H. Rais Ruhayat menyebut kunjungan tersebut penting untuk memperkaya wawasan dan memperoleh referensi dalam meningkatkan kinerja DPRD. Menurutnya, pengalaman dan strategi yang diterapkan setiap daerah dapat menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat pelaksanaan tugas kedewanan.

“Kami ingin memperoleh gambaran mengenai berbagai pola kerja dan strategi yang diterapkan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan fungsi kedewanan,” ujar Rais.

Ia menambahkan, berbagai hal positif yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan referensi bagi DPRD Kalsel untuk meningkatkan kinerja. Selain membahas tugas pokok dan fungsi DPRD, pertemuan turut menyoroti sejumlah isu strategis daerah, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Rais menggali informasi mengenai peran legislatif dalam mendukung penanganan karhutla melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan mitra kerja. Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Rais, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki karakteristik wilayah yang relatif serupa sehingga pengalaman kedua daerah dapat saling melengkapi. “Berbagai pengalaman dalam menangani persoalan daerah tentu menjadi masukan berharga bagi kita untuk memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi,” katanya.

Pertukaran informasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pola kerja DPRD ke depan. Komisi I DPRD Kalsel menilai sinergi antarlembaga legislatif penting untuk menghadirkan pelaksanaan fungsi kedewanan yang semakin efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.