Banggar DPRD Kalsel Pastikan APBD 2026 Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pembahasan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap penting, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama TAPD dan perangkat daerah terkait menggodok sejumlah pos anggaran secara lebih tajam. Rapat tersebut menitikberatkan pada kemampuan keuangan daerah sekaligus memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Banggar DPRD Kalsel bukan hanya membahas perubahan angka, tetapi juga mencermati arah penggunaan anggaran agar tidak ada alokasi yang kehilangan sasaran. Peningkatan pendapatan daerah, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial hingga program prioritas pemerintah turut menjadi bagian yang mendapat perhatian.

Banggar juga mendorong agar setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 memiliki tujuan yang terukur dan manfaat yang jelas. Prinsipnya, perubahan anggaran harus mampu memperkuat pembangunan sekaligus memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menegaskan pembahasan antara legislatif dan eksekutif berjalan tanpa tarik-menarik kepentingan yang berlebihan. Menurutnya, kedua pihak justru berupaya mencari titik temu agar arah pembangunan Kalimantan Selatan tetap berada pada jalur yang sama.

“Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan bersama. Tidak ada yang sangat dominan, pada intinya membangun hal yang sama,” ujar Supian HK usai rapat yang berlangsung di Gedung Ismail Abdullah, Gedung DPRD Kalsel, Sabtu 29 Agustus 2026.

Ia menyebut perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pencermatan bersama. “Ketemulah, cocoklah, tidak ada benang kusutnya, tentu ini semua demi untuk membangun Kalimantan Selatan,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD bukan sekadar proses administratif, melainkan ruang untuk menguji kembali prioritas pembangunan daerah. DPRD Kalsel ingin memastikan kebijakan anggaran yang disepakati nantinya memiliki dasar kebutuhan yang kuat dan realistis dengan kondisi fiskal daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd., turut mengapresiasi proses pembahasan bersama Banggar DPRD Kalsel. Ia mengatakan usulan pemerintah daerah mendapat respons positif sehingga pembahasan dapat bergerak menuju penyempurnaan.

Menurutnya, komunikasi yang terbangun membuat berbagai masukan dapat dibicarakan dan diselaraskan tanpa menyisakan persoalan berarti. Kesamaan pandangan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi mampu menggerakkan program pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Yang jelas, seperti saya sampaikan bahwa apa yang kita ajukan, Tim Banggar DPRD Provinsi, alhamdulillah mereka bisa menyetujui apa yang kita sampaikan. Sehingga tidak ada lagi permasalahan yang sudah kita lakukan, sehingga antara eksekutif dan legislatif sudah klop,” ucap Muhammad Syarifuddin.

Dengan pembahasan yang semakin mengerucut, Banggar DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel terus mengawal agar setiap kebijakan anggaran berpijak pada kemampuan fiskal dan kebutuhan prioritas. Perubahan APBD 2026 pun diharapkan menjadi instrumen yang lebih efektif untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.