Transfer Turun, DPRD Kalsel Desak Kepastian DBH 2027

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Alpiya Rakhman memimpin delegasi Kalsel dalam lawatan ke DPR RI, untuk membahas kondisi fiskal daerah. Pertemuan tersebut menjadi momentum menyuarakan berbagai persoalan anggaran, terutama penurunan transfer ke daerah dan ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpengaruh terhadap penyusunan APBD 2027.

Dalam pembukaan rapat, Alpiya menyampaikan kehadiran sembilan orang delegasi merupakan representasi suara kolektif kelembagaan DPRD Kalsel. Menurutnya, kunjungan tersebut bukan untuk menyampaikan kepentingan personal, melainkan memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

“Tujuan kami datang adalah untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada wakil di DPR RI, sekaligus meminta pengawalan yang baik terhadap berbagai isu fiskal dan pembangunan yang sedang dihadapi provinsi kami,” ujar Alpiya, Senin 24 Agustus 2026. Ia berharap aspirasi tersebut dapat mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat.

Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah penurunan kapasitas fiskal Kalsel yang cukup tajam pada 2027. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, transfer ke daerah mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

“Penurunan hampir Rp3 triliun ini sangat kami khawatirkan,” kata Alpiya. Ia meminta kepastian mengenai besaran dana perimbangan atau DBH yang akan diterima Kalsel pada 2027 agar penyusunan APBD dapat dilakukan secara realistis.

Selain penurunan transfer, delegasi Kalsel juga menyoroti kekurangan salur DBH tahun 2024 yang hingga kini belum seluruhnya diterima pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai menjadi beban tersendiri bagi APBD karena pemerintah daerah kesulitan menetapkan target pendapatan secara pasti.

Menurut Alpiya, menyempitnya ruang fiskal akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas pembangunan. Sejumlah kebutuhan yang ikut disoroti meliputi revitalisasi jalan nasional dan provinsi, konektivitas Kotabaru-Tanah Bumbu, pembangunan jembatan, rumah sakit, stadion, hingga berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

Pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa persoalan DBH dan transfer daerah tidak cukup hanya dikawal melalui lembaga legislatif. Pemerintah daerah, khususnya gubernur, dinilai perlu lebih aktif berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan perhitungan DBH tepat dan proses penyalurannya dapat dipercepat.

Di sela rapat, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menjelaskan DPR RI memiliki ruang untuk melakukan pengawalan melalui fungsi pembahasan anggaran dan komunikasi politik. Sementara itu, formulasi teknis mengenai alokasi anggaran tetap menjadi kewenangan pemerintah sebagai pihak eksekutif.

“Forum sepakat bahwa masalah utama Kalsel saat ini adalah penurunan transfer, ketidakpastian DBH, dan dampaknya terhadap APBD,” kata Alpiya. Ia menegaskan DPRD Kalsel bersama DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut agar kepastian fiskal daerah segera diperoleh.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan menyiapkan surat resmi disertai data rinci mengenai kebutuhan dan kondisi fiskal Kalsel untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu, sinergi pusat dan daerah juga akan terus diperkuat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Kalsel.