Banggar dan TAPD Matangkan Perubahan APBD Kalsel 2026

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel kembali melanjutkan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu 26 Agustus 2026. Pembahasan digelar di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Gedung B DPRD Kalsel lantai 4, untuk mencermati program dan kebutuhan anggaran daerah.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo bersama jajaran Banggar, sementara TAPD dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. M. Syarifuddin. Pertemuan tersebut menjadi rapat lanjutan setelah Pemprov Kalsel menyampaikan tanggapan terhadap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

H. Kartoyo mengatakan pembahasan diarahkan untuk memastikan setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat. Banggar juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai program yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah.

“Alhamdulillah, kita hari ini melakukan rapat lanjutan pembahasan APBD perubahan yang telah disampaikan. Ada tanggapan dari Pak Gubernur,” ujar Kartoyo. Ia menegaskan, Banggar ingin setiap usulan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Menurut Kartoyo, rincian atau breakdown program setiap SKPD menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan. Langkah tersebut diperlukan agar DPRD dapat melihat secara jelas apakah program yang dirancang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Yang kita inginkan ada breakdown program-programnya setiap SKPD. Kita ingin memastikan program-program itu memihak kepada masyarakat atau tidak,” katanya. Selain manfaat program, kemampuan pendapatan daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran belanja dan prioritas pembangunan.

Banggar turut menyoroti kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi kondisi cuaca yang masih berlangsung. Kartoyo menyebut kemarau panjang yang diperkirakan hingga beberapa bulan ke depan perlu diantisipasi, termasuk potensi meningkatnya kebutuhan penanganan bencana ketika memasuki musim hujan.

“Sekarang kita menghadapi kemarau panjang, kemungkinan sampai Februari. Berarti kita juga harus mempersiapkan diri untuk musim hujan nanti, termasuk bagaimana BTT-nya,” ujarnya. Menurutnya, kesiapan anggaran penting agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi kondisi darurat.

Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel H. M. Syarifuddin mengatakan seluruh SKPD telah melalui proses asistensi terkait usulan kebutuhan anggaran perubahan. Namun, pemerintah tidak serta-merta menyetujui seluruh permintaan penambahan anggaran karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan skala prioritas daerah.

“Semua SKPD sudah melakukan asistensi. Kita tidak serta-merta melakukan penambahan, tetapi dilakukan secara selektif, apalagi dalam kondisi saat ini penanganan bencana menjadi salah satu yang sangat diutamakan,” ujar Syarifuddin. Ia menambahkan, pelayanan masyarakat serta penanganan karhutla menjadi perhatian penting dalam penyusunan perubahan APBD 2026.

Syarifuddin berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan perubahan APBD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Dengan penyesuaian anggaran secara selektif, program prioritas diharapkan tetap berjalan optimal sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Kalsel menghadapi bencana.