Fraksi Gerindra Soroti Kesiapsiagaan Bencana dalam Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan catatan khusus terkait kesiapsiagaan bencana dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur mengenai Raperda Perubahan APBD 2026.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang disampaikan Nor Fajri menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Ia meminta pengendalian belanja barang dan jasa agar tidak didominasi kebutuhan administratif maupun perjalanan dinas.

Gerindra menilai anggaran daerah harus lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kesiapsiagaan dinilai penting mengingat Kalimantan Selatan menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi catatan tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan M. Syarifuddin menjelaskan bahwa perubahan RKPD 2026 dan sasaran RPJMD 2025–2029 menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, penyusunan perubahan APBD juga diarahkan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan sekaligus kondisi aktual di daerah.

“Dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, kita juga fokus pada pengendalian bencana seperti karhutla yang terjadi saat ini di Kalimantan Selatan,” ujar M. Syarifuddin. Ia menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat langkah penanganan bencana melalui dukungan kebijakan dan anggaran.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan bahwa kenaikan postur anggaran harus diikuti dengan pelaksanaan yang memadai. Sementara itu, apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyesuaian tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor.