DPRD Kalsel Dorong Program Kampung Nelayan Merah Putih Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Langkah strategis untuk memajukan sektor perikanan daerah, terus didorong jajaran legislatif DPRD Kalimantan Selatan melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, rombongan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Jahrian mengatakan, pihaknya memperoleh banyak gambaran dan masukan mengenai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, program tersebut dirancang untuk mentransformasi kawasan pesisir agar lebih modern dan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

“Hari ini kami banyak mendapatkan suatu gambaran yang positif tentang rencana yang diprogramkan oleh pemerintah melalui program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Bahkan ada beberapa hal yang menurut saya sangat positif sekali yang perlu mendapat dukungan dan dijalankan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah maupun pusat,” ujar Jahrian.

Dalam pelaksanaannya, KNMP tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman nelayan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas pendukung seperti pabrik es, gudang beku, pusat kuliner, hingga perbekalan nelayan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Meski menyambut positif rencana tersebut, Jahrian mengingatkan agar KNMP tidak berhenti pada kegiatan simbolis atau seremonial semata. Ia menginginkan adanya bukti nyata di lapangan sehingga program benar-benar terarah, akuntabel, bertransformasi, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Namun kami juga menghendaki, program tersebut bukan hanya bersifat simbol biasa, tapi bukti nyata yang harus bisa dijalankan, agar program pemerintah tersebut bisa terarah, bertransformasi, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya. Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan nelayan.

Lebih lanjut, Jahrian menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi tujuan utama dari setiap program pembangunan sektor perikanan. Ia menyebut hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Sehingga mencapai suatu tujuan apa yang dimaksud oleh pemerintah, memakmurkan negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945,” ucapnya. Ia berharap sinergi antara DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel, dan KKP dapat terus diperkuat untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.

Kedatangan rombongan wakil rakyat tersebut disambut Ketua Tim Kerja Program Prioritas Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP Agus Harianto. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kalsel yang dinilai aktif mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Pertemuan itu menjadi momentum untuk menggali lebih jauh program strategis nasional yang dinilai berpotensi memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut diharapkan menjadi fondasi kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan Kampung Nelayan Merah Putih secara nyata dan berkelanjutan.