Tiga Pilar Perempuan Kalsel Bersatu Kawal Kebijakan Publik

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Tiga kekuatan perempuan di Kalimantan Selatan, yakni Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD), Gatriwara DPRD Kalsel dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalsel, sepakat memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Komitmen tersebut mengemuka dalam ramah-tamah dan dialog yang mempertemukan perempuan parlemen DPRD Kalsel, pengurus Gatriwara, pimpinan redaksi perempuan serta jurnalis perempuan dari berbagai media di Banua.

Ketua KPPD Kalsel, Dr. Hj. Dewi Damayanti Said, SE, MM, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya tiga kekuatan perempuan berkumpul dalam satu forum untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. “Hari ini kita berkumpul bukan untuk arisan, bukan untuk lomba masak, tetapi untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan Banua,” ujarnya dalam rapat di Gedung Ismail Abdulah, DPRD Kalsel, Rabu 30 September 2026.

Dewi mengatakan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan ketika masuk dan berkiprah di ruang publik, termasuk politik. Dari 55 anggota DPRD Provinsi Kalsel, saat ini terdapat 11 anggota perempuan yang memiliki peran dalam proses legislasi, penganggaran dan pengawasan.

“Menjadi perempuan di politik itu rasanya seperti memakai baju kebaya di tengah lapangan bola, dianggap indah, tetapi dianggap tidak cocok untuk berlari,” katanya. Menurutnya, ketika perempuan parlemen memperjuangkan perda yang berkaitan dengan perempuan dan perlindungan anak, masih ada anggapan bahwa persoalan tersebut hanya merupakan urusan perempuan.

Dewi menegaskan perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dari masa depan Banua yang membutuhkan perhatian seluruh elemen masyarakat. Dewi menilai FJPI memiliki posisi strategis dalam memperkuat suara perempuan parlemen melalui pemberitaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dewi juga menyebut Gatriwara sebagai salah satu kekuatan penting yang mendukung perempuan parlemen, terutama dari sisi keluarga dan kehidupan sosial. Dalam pertemuan tersebut, KPPD menawarkan tiga komitmen yang diharapkan menjadi dasar kolaborasi ketiga organisasi, yakni saling menjaga, saling mengisi dan mendorong keterwakilan perempuan di berbagai bidang.

Komitmen saling menjaga mencakup dukungan terhadap jurnalis perempuan yang menghadapi intimidasi saat menjalankan tugas serta pengawalan terhadap perempuan parlemen dari serangan berbasis gender. Sementara saling mengisi dilakukan dengan memadukan data kebijakan dan anggaran dari KPPD, temuan lapangan FJPI serta kedekatan Gatriwara dengan keluarga dan masyarakat di akar rumput.

Ketua FJPI Kalsel, Hj. Sunarti, mengatakan pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi menjadi ruang membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jurnalis perempuan dan lembaga publik. “Kami ingin mendorong jurnalisme yang berperspektif perempuan, ramah anak, menghargai keberagaman dan berpihak kepada publik tanpa kehilangan independensi,” katanya.

Sunarti menegaskan FJPI merupakan wadah bagi jurnalis perempuan untuk saling menguatkan, meningkatkan kapasitas dan menjaga profesionalisme jurnalistik. Menurutnya, perempuan bukan hanya objek pemberitaan, tetapi juga pelaku, penggerak dan pengambil keputusan di tengah masyarakat, sehingga pemberitaan mengenai perempuan dan persoalan sosial harus dilakukan secara peka, berimbang serta berpegang pada kode etik jurnalistik.

Ketua DPRD Kalsel, Dr. (Hc) H. Supian HK, SH, MH, turut menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial, sekaligus mengingatkan orang tua agar memberikan perhatian terhadap pergaulan anak. “Mohon kiranya kita sampaikan kepada anak-anak kita, hindarilah narkoba dan hal-hal yang merusak masa depan, jangan mudah terpengaruh pergaulan bebas dan jangan menjadikan persaingan sebagai permusuhan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gatriwara DPRD Kalsel, Hj. Faridah Supian HK, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi perempuan antara KPPD, FJPI dan Gatriwara. Ia berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi perempuan, keluarga dan masyarakat serta menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk pembangunan Banua.