Rapat Paripurna DPRD, Pendapatan Kalsel Naik 5,56 Persen

RRI.CO.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Jumat, 21 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK didampingi Wakil Ketua Alpiya Rahman, Dessy Oktavia Sari, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, anggota DPRD Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, serta unsur Forkopimda. Kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif menunjukkan komitmen bersama dalam membahas perubahan anggaran daerah secara terbuka dan terukur.

Dalam penyampaian penjelasan Gubernur Kalsel yang disampaikan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, dipaparkan perubahan sejumlah komponen utama dalam APBD 2026. Pendapatan daerah yang semula Rp7,353 triliun meningkat menjadi Rp7,762 triliun atau naik sebesar 5,56 persen.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp9,939 triliun menjadi Rp10,534 triliun. Kenaikan tersebut mencapai 5,98 persen dibandingkan dengan postur APBD sebelumnya.

Perubahan tersebut turut berdampak pada posisi defisit daerah yang meningkat dari Rp2,585 triliun menjadi Rp2,771 triliun atau bertambah 7,19 persen. Di sisi lain, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya naik dari Rp2,685 triliun menjadi Rp2,971 triliun atau sebesar 10,65 persen.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal juga mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni dari Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar. “Dengan postur tersebut, defisit sepenuhnya tertutup oleh pembiayaan netto sehingga silpa tahun berkenaan berada pada posisi nihil,” kata Hasnuryadi.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel yang telah melakukan pembahasan bersama jajaran SKPD terkait. Menurutnya, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh fraksi-fraksi DPRD Kalsel untuk mendapatkan pandangan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.

Supian HK menegaskan pembahasan akan dilakukan secara serius agar perubahan anggaran yang ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.

“Kalau tidak ada aral melintang, pada minggu awal September sudah dilakukan penyampaian jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi,” ujar Supian HK. Dengan demikian, pembahasan diharapkan dapat segera dituntaskan sehingga Perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2026 bisa ditetapkan tepat waktu.

Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel diharapkan dapat menghasilkan APBD Perubahan 2026 yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.