Pansus Pengawasan BBM Kalsel Matangkan Rekomendasi Berbasis Data

RRI.CO.ID, Banjarmasin - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan rekomendasi melalui pendalaman data dan informasi dari berbagai instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang disusun memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab persoalan distribusi BBM di daerah.

Rapat Pansus dipimpin Ketua Pansus H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Kartoyo, M.M., Selasa 11 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menghadirkan Bapenda Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, serta BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan itu, Pansus menggali berbagai informasi mengenai distribusi BBM bersubsidi sekaligus meminta data pendukung dari masing-masing instansi. Data tersebut akan menjadi bahan penting untuk memperkuat kajian sebelum rekomendasi Pansus ditetapkan.

H. M. Syaripuddin menegaskan, setiap pembahasan Pansus akan mengedepankan data dan fakta agar rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar berdasarkan asumsi. Karena itu, berbagai keterangan dari instansi terkait terus dihimpun dan dicocokkan dengan data yang telah dimiliki Pansus.

“Pansus bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM. Semua informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi,” ujar Syaripuddin.

Menurutnya, rekomendasi Pansus nantinya tidak hanya menyoroti persoalan distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang dapat diberikan bagi daerah. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan mampu mendorong tata kelola distribusi BBM yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Saat ini, Pansus masih melakukan pendalaman serta pencocokan data dari berbagai sumber untuk memastikan seluruh informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut dinilai penting agar rekomendasi yang lahir benar-benar berdasarkan kondisi dan persoalan yang terjadi di lapangan.

Pansus juga berencana melanjutkan koordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat guna memperkaya informasi yang dibutuhkan. Koordinasi tersebut diharapkan semakin memperkuat rekomendasi sehingga dapat menjadi masukan konkret untuk perbaikan tata kelola distribusi BBM di Kalimantan Selatan.