RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut fokus memastikan perubahan anggaran tetap mendukung program prioritas daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Bappeda memaparkan berbagai usulan perubahan anggaran. Usulan tersebut disusun berdasarkan perkembangan pelaksanaan program, kebutuhan prioritas, dan penyesuaian kondisi fiskal daerah.

Menanggapi hal itu, Komisi III menelaah secara mendalam setiap usulan yang berkaitan dengan infrastruktur, perhubungan, energi, lingkungan hidup, serta bidang lain yang menjadi ruang lingkup komisi. Pembahasan dilakukan secara rinci agar setiap perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, menegaskan pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel. "Setiap program yang diusulkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan," katanya, Selasa 4 Agustus 2026.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Dr. Ir. Suprati Tri Astuti, menjelaskan usulan Perubahan APBD 2026 bukan merupakan penambahan anggaran dalam jumlah besar. Menurutnya, perubahan lebih difokuskan pada penataan ulang komposisi anggaran melalui relokasi dana yang telah tersedia agar lebih efektif menjawab kebutuhan pembangunan.

"Perubahan APBD Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang. Pagu anggaran nyaris tetap, namun komposisinya kami tata ulang agar lebih tepat sasaran," ujar Suprati.

Melalui penataan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih optimal tanpa membebani kemampuan fiskal daerah. Sinergi antara Bappeda dan DPRD juga dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.