RRI.CO.ID, Banjarmasin - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK bersama Sekretaris Komisi II H. Jahrian menerima audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Kalsel, Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dari Pinsar Kalsel terkait kondisi sektor perunggasan di Banua.

Audiensi membahas gejolak iklim usaha perunggasan yang dinilai semakin berat akibat harga ayam dan telur yang belum kondusif. Para peternak juga menyampaikan dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional kandang dan meningkatkan beban biaya produksi.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha peternakan. Menurutnya, sektor perunggasan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan protein hewani sekaligus menopang perekonomian ribuan pelaku usaha di Kalimantan Selatan.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar Supian HK.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan harga dan berbagai kendala yang dihadapi para peternak.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut, jadi dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil untuk peternakan tidak terganggu lagi,” kata Supian HK.

Dalam RDP nanti, DPRD Kalsel akan memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola sektor perunggasan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua, karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” ucapnya.