RRI.CO.ID, Banjarmasin - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja untuk mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang berlangsung di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Kalsel bersama sejumlah SKPD, Rabu 29 Juli 2026.

Seluruh kepala SKPD beserta jajarannya yang hadir, juga memaparkan program prioritas masing-masing. Pembahasan dilakukan secara mendalam agar penyusunan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat Banua.

Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK mengatakan pemanggilan 23 SKPD merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui kebijakan anggaran. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus menyampaikan target kinerja dan kebutuhan anggaran secara rinci.

“Banggar DPRD Kalsel ingin KUA-PPAS 2027 benar-benar matang. Kami minta 23 SKPD memaparkan program prioritas, target kinerja, dan kebutuhan anggarannya secara detail, jangan ada program yang tumpang tindih,” kata H. Supian HK.

Ia menambahkan pembahasan Banggar difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

“Fungsi Banggar adalah memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung ke masyarakat. Kami akan mengawal ketat agar KUA-PPAS ini menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, menyampaikan pihaknya memahami kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Oleh karena itu, usulan tambahan anggaran yang diajukan hanya sekitar Rp3 miliar.

Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang iurannya ditanggung pemerintah daerah (PBPU/BP Pemda). Program ini menyasar masyarakat miskin dan tidak mampu, termasuk pembiayaan bagi tenaga penugasan khusus di bidang kesehatan.

Diauddin juga mengungkapkan pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2027 diperkirakan sebesar Rp512 miliar, menurun dibandingkan pagu tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp540 miliar. Dengan sekitar Rp470 miliar dialokasikan untuk operasional dan pelayanan empat rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita cukup maklum dengan keterbatasan anggaran. Semoga usulan tambahan kami untuk pelaksanaan program tahun depan bisa direalisasikan,” ujar Diauddin.

Banggar DPRD Kalsel dijadwalkan kembali memanggil SKPD yang tersisa pada Jumat, 31 Juli 2026, untuk melanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2027. DPRD menargetkan seluruh pembahasan selesai tepat waktu sehingga pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan sesuai rencana tanpa hambatan.