RRI.CO.ID, Banjarmasin - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran eksekutif terus memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., di ruang rapat Ismail Abdullah, Jumat 31 Juli 2026.

Rapat tersebut membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan melibatkan sejumlah mitra kerja dari pihak eksekutif. Setiap perangkat daerah memaparkan program prioritas beserta kebutuhan anggaran sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan tahun mendatang.

Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, memberikan apresiasi atas kesiapan seluruh mitra kerja yang telah menyampaikan rencana program dan kebutuhan anggaran secara komprehensif. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi utama dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

“Kami mengapresiasi seluruh mitra kerja yang telah memaparkan program dan kebutuhan anggarannya. Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memiliki manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Supian HK.

Ia menegaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027 harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, setiap alokasi anggaran diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di Banua.

Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kalsel juga mencermati usulan program dari masing-masing perangkat daerah agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang disusun benar-benar memberikan nilai tambah terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selain menitikberatkan pada efektivitas penggunaan anggaran, DPRD Kalsel mendorong setiap perangkat daerah menyusun program yang memiliki keterkaitan kuat dengan prioritas pembangunan daerah. Sinkronisasi program dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan berbagai masukan dari unsur legislatif maupun eksekutif terhadap program yang diajukan. Pembahasan KUA dan PPAS menjadi tahapan strategis sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.