RRI.CO.ID, Banjarmasin - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membahas program kerja dan kebutuhan anggaran sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk Tahun Anggaran 2027. Rapat menyoroti berbagai tantangan mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan peningkatan fasilitas, yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kalsel, Senin 27 Juli 2026.

Salah satu pembahasan utama tertuju pada UPTD Laboratorium Lingkungan yang mengalami perlambatan pendapatan sejak 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi bertambahnya laboratorium lingkungan di seluruh kabupaten dan kota serta meningkatnya persaingan dengan laboratorium swasta yang memiliki peralatan lebih lengkap.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Raudati Hildayati, menjelaskan selama beberapa tahun sebelumnya target pendapatan selalu tercapai bahkan melampaui sasaran. Namun, perubahan kondisi pelayanan di daerah membuat jumlah permintaan pengujian tidak lagi setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, permintaan layanan pengujian udara dan tanah masih cukup tinggi sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi, upaya tersebut masih terkendala keterbatasan peralatan laboratorium yang belum mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas layanan melalui pengambilalihan aset laboratorium pengujian air dari UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. Selain itu, mutasi aset dari Laboratorium Kesehatan juga direncanakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menilai kebutuhan peralatan di UPTD Laboratorium Lingkungan layak menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, investasi pada fasilitas laboratorium akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan sekaligus penerimaan daerah.

“Serapan mereka itu cukup bagus sehingga mereka juga membutuhkan alat untuk menopang dan meningkatkan APBD. Harapan kita nanti di Banggar akan coba diusulkan apakah dana-dana tersebut digeser untuk dinas lingkungan, karena kegiatan dinas lingkungan ini juga salah satunya meningkatkan PAD kita di daerah,” ujar Mustaqimah.

Selain Laboratorium Lingkungan, Komisi III juga menerima paparan dari UPTD BPAM Regional Banjarbakula, Laboratorium Bahan Konstruksi, Laboratorium ESDM, Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan, serta Pengelolaan TPAS dan Limbah B3. Seluruh UPTD menyampaikan program prioritas beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelayanan pada tahun 2027.

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Komisi III DPRD Kalsel saat memasuki pembahasan APBD 2027 bersama Badan Anggaran. Prioritas utama diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik sekaligus berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Selatan.