RRI.CO.ID, Banjarmasin - Dalam rangka membahas berbagai program strategis untuk menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan, Komisi IV DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, S.H., dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Faried A. Nur Yuliono, S.STP., M.M.

Konsultasi membahas sejumlah isu penting di bidang ketenagakerjaan, mulai dari kuota akreditasi lembaga pelatihan kerja hingga program pemagangan. Selain itu, turut dibahas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan penyelenggaraan informasi pasar kerja untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, mengatakan konsultasi tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mencari solusi atas masih tingginya tingkat pengangguran di daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan agar berbagai program ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Permasalahan pengangguran menjadi perhatian bersama. Karena itu, kami ingin memperoleh informasi dan masukan mengenai berbagai program yang telah disiapkan pemerintah pusat agar dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Jihan Hanifa, Kamis 23 Juli 2026.

Dalam pertemuan itu, turut dibahas berbagai program nasional Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat diakses pemerintah daerah. Diantaranya, pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan di dunia usaha dan industri, pengembangan kewirausahaan melalui Program Tenaga Kerja Mandiri, hingga pemanfaatan sistem informasi pasar kerja.

Komisi IV DPRD Kalsel menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, diperlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Faried A. Nur Yuliono, menjelaskan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung penurunan angka pengangguran. Program-program tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara luas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Kemudian ada program untuk pelajar disabilitas, bantuan tenaga kerja mandiri, dan ada beberapa program yang akan kita sinergikan,” kata Faried. Ia juga menyebut program anak magang nasional dan program pelajar vokasional nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat penyerapan tenaga kerja.

Melalui konsultasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap berbagai program ketenagakerjaan dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan pelaksanaannya di Kalimantan Selatan. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.