Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Resmi Disahkan Menjadi Perda

RRI.CO.ID, Banjarmasin - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang H. Mansyah Adrian, Gedung DPRD Kalsel, Jumat 10 Juli 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman serta anggota dewan. Agenda utama rapat adalah pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD. Ia menjelaskan pembahasan Raperda tidak hanya menilai laporan keuangan, tetapi juga memastikan kebijakan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kartoyo menambahkan Badan Anggaran menyimpulkan Raperda tersebut layak memperoleh persetujuan bersama. Ia berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas persetujuan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam pembahasan Raperda. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh saran DPRD dan rekomendasi BPK RI.

Selain persetujuan Raperda, pemerintah daerah juga menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi tahap awal penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.

Rancangan KUA dan PPAS 2027 akan menjadi dasar pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun APBD mendatang. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, investasi sektor unggulan, dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.