RRI.CO.ID, Banjarmasin - Ratusan mahasiswa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa 12 Mei 2026. Dalam aksi tersebut, persoalan pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama para demonstran.

Mahasiswa menilai masih banyak persoalan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Mereka juga meminta adanya keterbukaan terkait pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat sekolah.

Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah segera mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun PPPK. Mereka menilai kekurangan tenaga pendidik masih menjadi hambatan dalam pemerataan kualitas pendidikan di daerah.

Mahasiswa juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Selatan. Mereka menilai fasilitas pendidikan yang layak menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar.

Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta kementerian terkait membuka secara publik rincian anggaran serta mekanisme distribusi program MBG. Mereka juga meminta pemerintah daerah mempublikasikan laporan realisasi anggaran pendidikan secara berkala dan mudah diakses masyarakat.

Aksi tersebut turut menyoroti pentingnya pembentukan tim pengawas independen kualitas pendidikan di tingkat daerah. Massa aksi juga menolak perubahan kurikulum yang dinilai tidak berbasis evaluasi menyeluruh serta menolak penghapusan program studi tanpa kajian akademik.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menegaskan pemerintah provinsi terus menjaga mandatori spending sektor pendidikan sebesar 20 persen tetap terpenuhi. “Peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar UMP,” ujarnya, usai menemui massa aksi.

Ia menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB sejauh ini terus berjalan secara bertahap. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah SMA di Kalsel mencapai 215 sekolah, SMK sebanyak 128 sekolah, dan SLB sebanyak 26 sekolah.

Sementara itu, Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Masrani mengatakan gaji guru kini telah naik menjadi Rp3,4 juta. Ia juga membenarkan jumlah anak tidak sekolah di Kalsel mencapai sekitar 60 hingga 70 ribu orang, namun angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenjang pendidikan.

Masrani menegaskan, bahwa saat ini pemerintah fokus melakukan verifikasi serta pengembalian anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh. “Kita lagi melakukan pemetaan guru yang lagi pensiun juga, dan ini yang sedang dibawa Pak Kadis ke pusat untuk ditanyakan, karena ada UU ASN dilarang mengangkat tenaga non-ASN, ini yang lagi diperjuangkan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, serta program penanganan anak tidak sekolah. Sementara itu, mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya pendidikan yang lebih merata dan transparan di Kalimantan Selatan.