RRI.CO.ID, Banjarmasin - Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dalam rapat kerja ini membahas berbagai isu strategis menjadi perhatian utama yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Selasa 21 April 2026. Pembahasan ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, S.H., menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas penting. Ia menilai langkah konkret dan terukur sangat diperlukan agar program pemerintah benar-benar menyasar kelompok rentan.

Menurutnya, kebijakan yang tepat akan mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. “Pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama dengan pendekatan yang terarah dan terukur,” ujarnya.

Jihan juga menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor agar program yang dijalankan mampu berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Kolaborasi antar perangkat daerah tentu menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kalsel. Tentunya agar kebijakan yang dihasilkan juga lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, Pansus IV memberikan apresiasi terhadap program sekolah rakyat yang dinilai mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia berharap program ini terus dikembangkan sebagai solusi jangka panjang memutus rantai kemiskinan.

Rapat kerja ini turut menghadirkan sejumlah mitra kerja dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, BPKAD, serta Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan bersama tenaga ahli Pansus IV.