RRI.CO.ID, Banjarmasin– Tradisi basunat anak bibinian (sunat perempuan) pada masyarakat Banjar sering kali menjadi topik hangat yang diperdebatkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam acara Ragam Budaya - Ruhui Barakatan di RRI Pro4 Banjarmasin, Sabtu, 11 April 2026 mengungkapkan fakta menarik di balik praktik turun-temurun ini.

Bahwa praktik sunat perempuan di Banjar memiliki karakteristik lokal yang sangat spesifik dan berbeda dari praktik ekstrem yang dilarang oleh WHO. Bukan Pemotongan, melainkan Pembersihan, Hal ini dijelaskan Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., Karena tidak ada bagian tubuh yang dirusak atau dihilangkan, praktik ini dinilai tidak bertentangan dengan prinsip HAM.

"Dengan Harmonisasi Adat dan Agama. Selain aspek kesehatan, ini juga menyoroti kuatnya nilai filosofis dalam ritual tersebut," ucap Gusti Muzainah.

Dijelaskannya Bahwa , Orang tua di Banjar menganggap sunat sebagai bentuk penyempurnaan kewajiban terhadap anak perempuan mereka. Ritual ini biasanya melibatkan prosesi adat seperti Batapung Tawar dan penyediaan Piduduk sebagai mahar simbolis.

"Secara religius, sunat perempuan dipandang sebagai kemuliaan dan simbol pembersihan diri dari hal-hal buruk agar sang anak senantiasa berada dalam kebaikan." ucapnya.

Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Muhamad Taha Madani, akademisi muda dari UIN Antasari, turut menambahkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama yang telah melembaga di Indonesia.

"Meskipun terdapat Surat Edaran mengenai larangan medikalisasi sunat perempuan, praktik di Banjar yang bersifat simbolis dan bersih tetap bertahan sebagai identitas budaya yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian medis." ucap Muhammad Taha Madani.

Dari sini disimpulkan bahwa kunci dari keberlanjutan tradisi ini adalah edukasi agar praktik yang dilakukan tetap berada pada jalur simbolis-tradisional yang aman dan tidak melanggar hak integritas tubuh perempuan.