KBRN, Banjarmasin : Pemerintah bersama tenaga kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat upaya pengendalian resistensi antimikroba (AMR). Hal itu dilakukan sebagai langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat.

"Resistensi antimikroba terjadi ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit menjadi kebal terhadap obat-obatan, sehingga pengobatan menjadi kurang efektif dan risiko penyakit semakin meningkat, " kata Duta Kesehatan Indonesia 2025,, Harju Maisya dalam acara Inspirasi Kehidupan Pro1 RRI Banjarmasin, Sabtu (20/12/202/).

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus resistensi antimikroba. Pengendalian AMR difokuskan pada penggunaan obat yang rasional dan peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan sistem surveilans di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Pengendalian resistensi antimikroba bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan antibiotik harus digunakan sesuai resep dan anjuran dokter,” ujarnya.

Selain di sektor kesehatan upaya pengendalian AMR juga melibatkan sektor lain seperti peternakan dan pertanian Penggunaan antimikroba yang bijak pada hewan dan lingkungan dinilai penting untuk mencegah penyebaran resistensi dari hewan ke manusia.

Melalui pendekatan terpadu atau One Health pemerintah berharap dapat menekan laju resistensi antimikroba secara berkelanjutan. Melalui edukasi publik peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta penguatan kebijakan nasional menjadi langkah strategis.

"Hal ini agar obat-obatan tetap efektif dan keselamatan masyarakat dapat terjaga di masa depan," ucapnya.