Mencari Nakhoda KONI Jawa Barat: Bukan Soal Modal, Bukan Soal Kedekatan Kekuasaan

RRI.CO.ID, Bandung - Suasana menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Jawa Barat periode 2026–2030 kian menghangat. Sejumlah nama mulai mengemuka, dukungan mulai mengalir, dan deklarasi mulai bermunculan di pemberitaan. Di tengah dinamika itu, ada satu pertanyaan mendasar yang justru jarang diajukan: sosok pemimpin seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan olahraga Jawa Barat hari ini?

Bagi saya, siapapun yang kelak terpilih menjadi ketua umum adalah sah-sah saja — selama ia mampu menjadikan olahraga prestasi sebagai program utama, bukan sekadar pilihan atau pelengkap. Namun di balik prinsip itu, ada beberapa catatan yang perlu menjadi renungan bersama seluruh pemilik suara sebelum menentukan pilihan di Musorprov nanti.

Bukan Soal Kapital

Pertama, KONI Jawa Barat tidak membutuhkan orang yang sekadar memiliki kapital besar, apalagi jika kapital itu dibarengi dengan watak yang tidak pernah puas terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Sejarah organisasi olahraga di negeri ini sudah terlalu sering mencatat figur “berkantong tebal” yang datang bukan untuk membina, melainkan untuk menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan. Uang penting bagi olahraga, tetapi uang di tangan pemimpin yang rakus justru menjadi racun bagi pembinaan.

Bukan Soal Kepintaran Analisa Semata

Kedua, ketua umum KONI Jawa Barat tidak harus seorang ahli analisa prestasi. Untuk urusan teknis, sudah ada tim kerja dan bidang-bidang di bawahnya yang memang dibentuk untuk itu. Yang dibutuhkan dari seorang ketua bukanlah kepiawaian membedah angka, melainkan kepekaan membaca prestasi — cukup melek data agar tidak mudah dikelabui laporan, dan cukup bijak untuk mempercayakan urusan teknis kepada ahlinya. Pemimpin yang merasa paling pintar sendiri justru akan mematikan kerja tim.

Bukan Soal Kedekatan dengan Penguasa

Ketiga dan ini catatan yang paling penting , KONI Jawa Barat tidak memerlukan pemimpin yang hanya dekat dengan penguasa, tetapi tidak mampu memperjuangkan anggaran olahraga prestasi sesuai kebutuhan riil atlet, pelatih, dan Pengprov cabang olahraga. Kedekatan dengan kekuasaan tanpa keberanian memperjuangkan kebutuhan atlet hanya melahirkan apa yang saya sebut “anggaran politik”: anggaran yang ditetapkan berdasarkan kalkulasi kepentingan, bukan berdasarkan kebutuhan pembinaan di lapangan. Selama pola ini berlangsung, atlet dan pelatih akan selalu menjadi pihak yang dikorbankan.

Yang Dibutuhkan: Pemersatu dan Penggerak

Lalu seperti apa sosok yang dibutuhkan? Keempat, Jawa Barat ke depan sangat membutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai olahraga; yang mampu melakukan koordinasi dan mempersatukan seluruh insan olahraga; yang membangun komunikasi yang baik dengan KONI kabupaten/kota dan Pengprov cabang olahraga; serta yang memiliki terobosan nyata dalam pendanaan — termasuk keberanian memperjuangkan olahraga sebagai salah satu sasaran anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) dunia usaha.

Poin terakhir ini bukan sekadar wacana. Dunia olahraga modern menuntut KONI tidak lagi semata-mata bergantung pada APBD. Diversifikasi pendanaan melalui CSR, kemitraan swasta, dan industri olahraga adalah keniscayaan. Pemimpin yang hanya pandai menunggu kucuran APBD sesungguhnya sedang menunda kemunduran, bukan membangun kemajuan.

Berpengalaman di Rumah Sendiri, Loyal kepada Cabor.

Selain itu, sosok yang dibutuhkan KONI Jawa Barat ke depan adalah figur yang berpengalaman sebagai pengurus KONI Jawa Barat itu sendiri — dalam arti sudah memahami tata laksana organisasi, ritme kerja, dan seluk-beluk hubungan antara KONI provinsi, KONI kabupaten/kota, dan Pengprov cabang olahraga. Ketua umum bukan jabatan untuk belajar dari nol. Pemimpin yang baru mengenal rumah yang akan dipimpinnya akan menghabiskan separuh periode hanya untuk beradaptasi, sementara pembinaan atlet tidak bisa menunggu.

Tak kalah penting adalah loyalitas terhadap Pengprov cabang olahraga. Loyalitas di sini sederhana maknanya: hadir dan tidak berbelit-belit ketika cabor membutuhkan bantuan. Pengurus cabor di lapangan paling tahu rasanya berhadapan dengan pemimpin yang sulit ditemui, lambat merespons, dan penuh prosedur berputar-putar ketika dimintai dukungan.

Loyalitas seorang pemimpin juga harus mengalir kepada cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat — bukan hanya memikirkan keinginan dan tujuan pribadinya sendiri. Pemimpin yang sibuk dengan agenda pribadi akan menjadikan organisasi sebagai panggung, sedangkan pemimpin yang loyal menjadikan dirinya pelayan. KONI ada untuk melayani cabor dan daerah, bukan sebaliknya.

Terakhir, perlu juga kejujuran pada diri sendiri. Setiap orang tentu berhak mencalonkan diri, itu hak demokratis yang harus dihormati. Namun setiap bakal calon sepatutnya mengukur baju sendiri.

Bagaimana mungkin hendak memimpin KONI Jawa Barat dengan puluhan cabang olahraga di bawahnya, jika menghidupi dan membiayai cabor yang dipimpinnya sendiri saja belum mampu? Keuangan KONI terbatas; ketua umum justru dituntut menjadi solusi pendanaan, bukan menambah beban. Rekam jejak menghidupi cabor sendiri adalah ujian paling jujur , bukti nyata kemampuan menggalang sumber daya, jauh lebih bermakna daripada seribu janji kampanye.

Ujian Sesungguhnya Ada Setelah Terpilih.Dukungan yang mengalir deras kepada kandidat manapun menjelang Musorprov adalah hal yang wajar dalam demokrasi organisasi. Namun para pemilik suara perlu ingat: deklarasi dukungan tidak membuktikan apa-apa. Yang membuktikan adalah rekam jejak dan komitmen yang bisa ditagih setelah terpilih , komitmen menempatkan kebutuhan atlet di atas kalkulasi politik, komitmen mempersatukan bukan memecah, dan komitmen menghadirkan sumber pendanaan baru bagi pembinaan prestasi.

Karena itu, saya mengusulkan agar setiap calon ketua umum diikat dengan komitmen tertulis fundraising yang ditagih setelah terpilih — misalnya kewajiban menggalang dana CSR sekian miliar rupiah per tahun bagi dana abadi pembinaan olahraga Jawa Barat, yang dievaluasi secara terbuka oleh para pemilik suara. Dengan begitu, yang diuji dari seorang pemimpin adalah kemampuan menggalang jejaring dan kepercayaan dunia usaha, bukan tebalnya kantong pribadi.

Musorprov harus menjadi forum yang terbuka, demokratis, dan berorientasi penuh pada peningkatan prestasi atlet. Jika kriteria-kriteria di atas dijadikan ukuran bersama, siapapun yang terpilih, olahraga Jawa Barat akan menjadi pemenangnya.

Penulis: T. A. Sakut

(Bina Juara Nusantara)