RRI.CO.ID, Bandung -Jawa Barat tidak kekurangan prestasi. Tiga kali berturut-turut menjadi juara umum PON (2016, 2021, 2024) adalah bukti konkret bahwa provinsi ini pernah dan seharusnya masih menjadi pusat kekuatan olahraga nasional. Target quatrick pada PON 2028 di NTB dan NTT bukan mimpi kosong. Itu target rasional, bahkan logis.

Yang justru tidak rasional adalah kebijakan yang terjadi sejak 2026.Di saat target semakin tinggi, dukungan justru melemah. Anggaran menyusut, pembinaan tersendat, dan kesejahteraan atlet serta pelatih terabaikan. KONI Jawa Barat dipaksa bekerja dalam kondisi serba terbatas situasi yang tidak pernah dialami ketika Jawa Barat berada di puncak kejayaannya.

Pertanyaannya menjadi sangat sederhana: ini benar-benar soal efisiensi, atau ada sesuatu yang lain?

Jika alasan yang digunakan adalah efisiensi anggaran, maka logika itu runtuh ketika dibandingkan dengan daerah lain. Fakta menunjukkan bahwa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur tetap menjaga dukungan terhadap olahraga mereka.

Di DKI Jakarta, dukungan terhadap pembinaan atlet tetap dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, bahkan dengan fasilitas modern dan anggaran besar yang konsisten. Tidak ada cerita bahwa efisiensi dijadikan alasan untuk memangkas fondasi prestasi.

Bahkan jika melihat data, kesenjangan anggaran sangat mencolok. Pada 2025, hibah KONI DKI mencapai sekitar Rp115 miliar, dan masih berada di kisaran Rp105 miliar pada 2026. Sementara di Jawa Timur, meskipun sempat mengalami penyesuaian, dukungan tetap diperjuangkan dan menjadi perhatian serius DPRD karena dianggap krusial untuk menjaga prestasi,

Artinya, daerah lain mungkin melakukan penyesuaian—tetapi tidak sampai melemahkan sistem pembinaan secara fundamental.

Lalu mengapa Jawa Barat justru berbeda?

Di sinilah pertanyaan yang lebih sensitif tetapi tidak bisa dihindari mulai muncul:
apakah ini murni soal kebijakan fiskal, atau ada faktor non-teknis di baliknya?

Apakah ada ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dengan kepengurusan KONI Jawa Barat?
Apakah ada pertimbangan politis yang justru mengorbankan sistem olahraga?

Ataukah olahraga tidak lagi dianggap sebagai prioritas strategis oleh pengambil kebijakan?

Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman. Tetapi justru karena itu harus diajukan.

Sebab jika sebuah provinsi yang sudah terbukti mampu menjadi juara tiba-tiba kehilangan dukungan, maka problemnya hampir pasti bukan pada atlet, bukan pada pelatih, dan bukan pada sistem pembinaan di lapangan,melainkan pada arah kebijakan di level pengambil keputusan.

Lebih jauh, kondisi ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin keberlanjutan pembinaan olahraga, termasuk dalam aspek pendanaan. Mengurangi dukungan di tengah target prestasi tinggi bukan hanya inkonsisten, tetapi juga mengingkari mandat undang-undang.

Rencana bantuan dari pemerintah pusat melalui skema Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memang bisa menjadi penopang. Namun itu bukan solusi utama. Daerah yang kuat tidak dibangun dari ketergantungan, melainkan dari komitmen internal yang konsisten.

Jika Jawa Barat terus berjalan di jalur ini, maka kegagalan di PON 2028 bukanlah kejutan,melainkan konsekuensi.

Dan jika itu terjadi, maka sejarah akan mencatat satu hal penting: Jawa Barat tidak kehilangan gelar karena kalah bersaing,tetapi karena kebijakan yang memilih untuk tidak lagi mendukung kemenangan.

Oleh: Trio Arsefto (Ketua Modern Pentathlon Indonesia (MPI) Jawa Barat).