RRI.CO.ID, Bandung - Menghitung mundur menuju perhelatan Peparda VII pada Bulan November 2026 kini telah memasuki fase krusial. Di bulan April ini, berbagai ruang rapat mulai riuh dengan koordinasi dan agenda persiapan yang kian intensif.

Namun, di tengah padatnya jadwal pertemuan dan penyusunan draf teknis, sebuah pertanyaan fundamental muncul ke permukaan: untuk siapa sebenarnya semua persiapan ini dilakukan? Apakah kita sedang merancang sebuah warisan aksesibilitas yang tulus, ataukah kita hanya sedang menyusun skenario seremoni yang sifatnya sementara?

Sejarah sering kali mencatat bagaimana ajang olahraga besar menyisakan bangunan-bangunan mewah yang kemudian berubah menjadi "monumen bisu"megah secara estetika namun gagal secara fungsi bagi warga disabilitas pasca-seremoni penutupan. Kita tidak boleh terjebak dalam pusaran yang sama.

Sebagai jantung dari perhelatan ini, NPC Kota Bandung memikul tanggung jawab moral dan struktural yang tidak ringan. Sebagai tuan rumah, ekspektasi publik tentu tertuju pada sejauh mana organisasi ini mampu menakhodai agenda besar tersebut menuju "CATUR Sukses": sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi, dan sukses ekonomi. Namun, keempat pilar keberhasilan ini tidak boleh berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Sukses penyelenggaraan akan kehilangan maknanya jika aksesibilitas fisik di berbagai venue masih menyisakan hambatan bagi para difabel. Begitu pula dengan sukses administrasi: ia harus mencerminkan transparansi yang bukan hanya rapi di atas kertas, tetapi juga bersih dari praktik patronase yang merugikan marwah organisasi.

Upaya mengejar "CATUR Sukses" tersebut memerlukan keberanian untuk bertransformasi menuju manajemen organisasi yang modern dan akuntabel. Dalam konteks ini, ketaatan terhadap payung hukum seperti Perda No. 2 Tahun 2025 dan perda kota bandung no 15 tahun 2019 menjadi harga mati. Regulasi ini bukan hanya deretan pasal, melainkan panduan operasional agar setiap kebijakan,mulai dari rekrutmen pelatih, transparansi anggaran, hingga pelayanan lapangan,selalu berpihak pada kepentingan Disabilitas,serta berpijak pada prinsip keadilan sosial.

Profesionalisme yang kita tuntut adalah profesionalisme yang mampu menyelaraskan antara ambisi meraih prestasi juara umum dengan tertib administrasi yang tanpa celah.

Akan tetapi, beban besar ini mustahil dipikul oleh NPC Kota Bandung sendirian. Diperlukan sinergi lintas sektoral yang kokoh; mulai dari dukungan kebijakan Pemerintah, supervisi NPCI Jawa Barat, hingga keterlibatan aktif masyarakat yang paham tentang ekosistem olahraga disabilitas.

Partisipasi masyarakat sangat vital sebagai sistem kontrol sosial guna memastikan setiap fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan spesifik di lapangan. Sinergi ini harus dibangun atas dasar kesetaraan untuk menjadikan Peparda VII sebagai standar emas ( gold standard) bagi penyelenggaraan ajang olahraga inklusif di masa depan.

Lebih dari itu, satu hal yang harus digarisbawahi adalah penempatan penyandang disabilitas sebagai aktor utama (leading sector) dalam seluruh rangkaian proses ini. Peparda VII bukan sekadar ajang adu ketangkasan atlet, melainkan momentum pembuktian bahwa komunitas disabilitas memiliki kapasitas mumpuni dalam memanajerial sebuah organisasi besar.

Sudah saatnya kita beranjak dari paradigma lama yang menempatkan difabel hanya sebagai penerima manfaat, menuju paradigma baru di mana mereka berdiri di garis depan sebagai pengambil kebijakan.

Menurut pendapat penulis, sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langitnya, melainkan dari seberapa ramah kebijakan publiknya bagi warga yang paling rentan. Peparda VII adalah cermin besar untuk melihat sedalam apa rasa keadilan yang kita miliki.

Jika kita masih memandang pemenuhan fasilitas disabilitas sebagai beban anggaran, maka sesungguhnya yang sedang Disabilitas bukanlah fisik para atlet kita, melainkan cara berpikir kita

dalam bernegara. Memanusiakan manusia di arena olahraga adalah langkah awal untuk memanusiakan sistem sosial kita secara utuh.

Akhirnya, kesuksesan Peparda VII di Kota Bandung nanti akan diukur dari seberapa besar ruang kedaulatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk memimpin jalannya perubahan.

Ketika sinergi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat terjalin dengan menempatkan nilai-nilai inklusivitas sebagai panglima, maka "Catur Sukses" bukan lagi sekadar slogan. Ia akan menjadi warisan berharga bagi peradaban,sebuah bukti bahwa di bawah naungan sportivitas dan profesionalisme, keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi lahirnya kepemimpinan yang gemilang.

Mari kita kawal bersama agar momentum April ini menjadi awal dari sejarah baru olahraga yang inklusif di jawabarat

Penulis: Suhendar. (Aktivis Disabilitas dan Pegiat Sosial)