KBRN, Bandung : Indonesia sebagai gagasan politik dan sebagai identitas bersama, baru benar-benar muncul pada dekade 1920-an, ketika para mahasiswa di Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) menyalakan api intelektual dan keberanian politik (Usamah, 2020; Maarif, 2022). Api itulah yang kemudian berkobar menjadi Sumpah Pemuda 1928, sebuah deklarasi sederhana namun revolusioner yang menyatukan ratusan suku dan bahasa ke dalam satu janji besar, yaitu satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa.

Para tokoh PI dan penggagas Sumpah Pemuda adalah anak-anak muda dari berbagai penjuru Nusantara. Meski berbeda budaya dan bahasa, pengalaman belajar di Barat menyadarkan mereka akan penjajahan yang merendahkan martabat bangsa.

Di usia muda, mereka dipersatukan oleh pergulatan intelektual dan semangat menegakkan keadilan. Dari situ tumbuh benih keberanian dan tekad mewujudkan cita-cita kebangsaan.

Lebih jauh ke belakang, jejak kepahlawanan pemuda dalam membela Indonesia sebenarnya sudah tampak jauh sebelum Sumpah Pemuda dan PI. Dalam lanskap Nusantara zaman keemasan perdagangan rempah abad ke-17, dua sosok muda dari dua kutub geografis memberi teladan kepahlawanan dan visi kebangsaan.

Mereka adalah Karaeng Pattingalloang dari Makassar dan Sultan Agung dari Mataram. Mereka hadir dalam konteks yang berbeda, satu di poros maritim yang tangguh, satu lagi di tanah Jawa yang strategis.

Akan tetapi, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa gagasan keindonesiaan telah tumbuh dalam bentuk-bentuk awal melalui keberanian, kecerdasan, dan semangat menolak dominasi. Mereka bukan saja pahlawan nasional, melainkan pionir kebangsaan dalam horizon Nusantara yang kelak menjadi Indonesia.

Karaeng Pattingalloang adalah cendekiawan dan negarawan Kerajaan Gowa-Tallo yang menjadikan Makassar pelabuhan bebas (free trade zone) untuk melawan monopoli VOC (Reid, 2004). Ia memadukan diplomasi dan ilmu, fasih berbahasa asing, dan mendalami matematika, astronomi, hingga geografi.

Berkat kebijakan perdagangannya, teleskop Galileo dan peta klasik Joan Blaeu dapat sampai ke Makassar (Mallarangeng, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dan pengetahuan dapat menjadi senjata politik dalam melawan kolonialisme dan membangun maritim Nusantara.

Di Jawa, Sultan Agung melawan VOC dengan konsolidasi politik, religi, dan budaya. Ia mempersatukan Jawa, menyerang Batavia, dan membuktikan VOC bukan penguasa yang tak tergugat.

Selain perlawanan militer, ia menciptakan kalender Jawa-Islam, menata kesusastraan istana, dan menghidupkan tradisi ilmu (Reid, 2004). Dua tokoh ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan bangsa yang datang dari ketiadaan.

Ia lahir dari pergulatan panjang. Keduanya membentuk horizon keindonesiaan jauh sebelum republik ini berdiri. Menyalakan Pijar Kepahlawanan Meski Sumpah Pemuda telah menjadi tonggak persatuan, perjalanan menjadi bangsa yang utuh tidaklah mudah.

Tantangan seperti politik identitas atau perbedaan pandangan tetap ada, tercermin dari konflik keagamaan pada pra-reformasi, ketimpangan pembangunan barat-timur, hingga masalah konflik Papua. Untuk itu, sejarah perlu terus dihidupkan, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai inspirasi untuk memperkuat keindonesiaan dan merawat persatuan.

Saat kita menatap masa depan Indonesia, penting untuk menyadari bahwa sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi kompas yang mengarahkan langkah. Menyongsong visi Indonesia Emas 2045, saat Indonesia genap 100 tahun, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 350 juta jiwa (BPS, 2025). Jumlah sebesar itu berpotensi menjadi motor kemajuan, tapi dapat juga menjadi sumber masalah.

Bonus demografi hanya membawa berkah jika kualitas manusia terjaga, tanpa perencanaan matang, ia bisa berubah menjadi beban sosial yang berat.

Meski, Indonesia sendiri menunjukkan tren peningkatan kualitas pembangunan manusia yang konsisten sejak 1990-an, bahkan selalu berada di atas rata-rata negara berpendapatan rendah. Namun demikian, kondisi tersebut masih tertinggal dengan rata-rata dunia (UNDP, 2025).

Kondisi ini menunjukkan akumulasi human capital yang belum optimal. Investasi pendidikan, kesehatan, dan keterampilan memang bertambah, tetapi belum menghasilkan return yang sepadan terutama dengan kebutuhan daya saing modern.

Pergeseran demografi Indonesia yang didominasi oleh generasi yang lebih muda atau berusia produktif perlu dioptimalkan melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang memadai agar menjadi engine of growth.

Selanjutnya, untuk mencapai lompatan kemajuan maka pengkayaan khazanah intelektual generasi muda dan keberanian untuk mengembangkan ide-ide baru merupakan kebutuhan mendesak. Ekosistem inovasi harus diperkuat sejak dini melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, dunia pendidikan, hingga pelaku usaha.

Di sisi lain, generasi muda perlu memelihara semangat untuk maju (self-determination) dan menjadi pembelajar sejati (continuously learning) karena tanpa kedua bahan bakar tersebut, maka ide akan tumpul dan bonus demografi layu sebelum berkembang.

Melalui generasi muda yang merefleksikan semangat kepahlawanan, maka diharapkan akan memperbaiki kondisi kelembagaan bangsa ini ke depan.

Dalam Why Nations Fail, Acemoglu dan Robinson (2023) menegaskan secara tegas bahwa kegagalan sebuah negara bukan karena ketiadaan sumber daya alam, melainkan dari institusi yang ekstraktif yang salah satunya terbentuk dari kondisi manusia yang rendah dari sisi integritasnya.

Bagi Indonesia, pesan ini sangat relevan di tengah reformasi birokrasi dan agenda pemberantasan korupsi. Dimana Transparency International (2024) menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, sementara The Economist Intelligence Unit (2025) mencatat sedikit penurunan skor demokrasi dari 6,71 menjadi 6,44; yang mencerminkan masalah kelembagaan sangat krusial bagi suatu entitas bangsa.

Jika bangsa ini ingin kembali besar, ia harus meneladani karakter tokoh yang pernah membuat Nusantara disegani dunia, yakni keingintahuan Pattingalloang, keberanian serta budaya strategis Sultan Agung, dan tekad persatuan anak-anak muda Sumpah Pemuda.

Bank Indonesia Merawat Keindonesiaan

Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik yang kian kompleks, merawat keindonesiaan bukan sekadar soal menjaga simbol dan seremonial. Ia adalah kerja nyata yang hadir dalam keseharian, terutama yang memberi dampak langsung pada rakyat kecil. Inilah kepahlawanan masa kini yang tak lagi ditandai oleh pekik perang, tetapi oleh kecermatan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi daya beli rakyat, dan memastikan pembangunan berjalan inklusif hingga ke pelosok negeri.

Setiap langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga, entah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun langkah koordinatif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sebenarnya bukan sekadar bentuk kebijakan Bank Sentral. Itu adalah bentuk kepahlawanan masa kini. Ia adalah cara modern untuk memastikan bahwa ibu-ibu di pasar tidak lagi cemas melihat harga cabai meroket, bahwa pedagang kecil bisa merencanakan usahanya, dan bahwa ekonomi rumah tangga tetap bisa bernapas di tengah gejolak dunia.

Demikian pula, setiap rupiah yang kita sebar hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) hingga ketersediaan sistem pembayaran yang inklusif, merupakan suatu bentuk merawat keindonesiaan. Masih tak lekang waktu, tragedi Sipadan-Ligitan yang lepas dari genggaman, peristiwa yang membuat kita semua tersadar akan pentingnya rupiah sebagai penjaga marwah kedaulatan negeri ini.

Di balik tiap kegiatan edukasi pembayaran digital atau program akseptasi QRIS yang tampak sederhana, ada upaya sistematis untuk memastikan bahwa orang kecil bukan sekadar penonton di ekonomi digital, tetapi ikut menjadi pemain utama. Dalam kacamata Amartya Sen “Development is freedom”, maka inklusi dalam sistem pembayaran bukan sekadar proyek teknologi, tetapi perwujudan kebebasan ekonomi, kebebasan untuk bergerak, bertransaksi, dan menikmati manfaat pembangunan yang setara di seluruh penjuru negeri

Begitu pula bantuan pendampingan UMKM dalam mengembangkan produk hingga pembiayaan, business matching, dan dukungan ekosistem ekonomi syariah. Semua itu bukan program biasa, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun Indonesia yang produktif dan berdaya saing.

Kita bisa menyebutnya dengan apa saja, mulai dari stabilisasi harga, bauran kebijakan, penguatan sistem pembayaran, inklusi keuangan, atau digitalisasi UMKM. Namun pada intinya, semua itu adalah pengejawantahan semangat kepahlawanan dalam konteks hari ini. Di sinilah Bank Indonesia menempatkan dirinya yang bukan sekadar menjalankan fungsi bank sentral, tetapi merawat keindonesiaan untuk masa depan.

Penulis: Adhy Ramawan Putra & Lupita Ramdhaina Yusuf (Bank Indonesia Tasikmalaya – Unit Data, Statistik, dan Kehumasan)