KBRN, Tasikmalaya: Kita sering membayangkan kemajuan daerah digerakkan oleh anggaran atau proyek. Namun di Tiongkok, kemajuan itu lahir dari para ‘mayor tanpa senjata’ yakni pemimpin daerah yang berperang tanpa peluru, hanya dengan visi, strategi, dan inovasi. Istilah “mayor tanpa senjata” terdengar puitis, namun sesungguhnya mencerminkan realitas kepemimpinan ekonomi modern.

Konsep ini berakar dari gagasan “mayor economy” yang diperkenalkan oleh Keyu Jin, ekonom Tiongkok lulusan Harvard yang menjembatani cara pandang Timur dan Barat terhadap transformasi ekonomi negaranya. Menurut Jin, kebangkitan ekonomi Tiongkok bukan semata hasil kekuatan pasar bebas atau kendali penuh negara, melainkan lahir dari kompetisi sehat antarpemimpin daerah.

Para wali kota dan bupati di Tiongkok berperan layaknya CEO daerah untuk mengelola wilayahnya dengan visi, strategi, dan keberanian inovatif tanpa bergantung pada senjata politik, tetapi pada daya cipta dan hasil nyata.

Dinamika “Mayor Economy”: Menggerakkan Ekonomi dari Daerah

Dalam kerangka mayor economy, pemerintah pusat berperan sebagai arsitek visi nasional, sedangkan pemerintah daerah menjadi motor penggerak yang menafsirkan visi tersebut sesuai konteks lokal.

Kombinasi ini menghasilkan koordinasi makro yang solid dan kreativitas mikro yang dinamis.

Para pemimpin daerah di Tiongkok berlomba menunjukkan kinerja terbaik untuk membangun kawasan industri, pusat riset teknologi, hingga destinasi budaya yang memperkuat identitas lokal. Kini, ratusan zona industri dan teknologi tinggi tumbuh di kota-kota kecil dan menengah, meliputi sektor elektronik, biomedis, hingga energi bersih.

Keunggulan utama Tiongkok bukan hanya kemampuan mobilisasi sumber daya, melainkan fleksibilitas kebijakan. Negara bertindak bukan sekadar mengatur, tetapi juga mengarah, memberi ruang eksperimentasi, serta melindungi inovasi lokal. Ketika kebijakan dianggap berlebihan, negara dapat cepat menyesuaikan arah.

Hasilnya adalah ekosistem birokrasi yang stabil sekaligus lincah, memadukan disiplin negara dengan keberanian pasar. Pemerintah mendukung riset, universitas, dan wirausaha, sementara pemerintah daerah berlomba menarik investasi dan menonjolkan keunggulan wilayah melalui festival, pameran, serta inisiatif pariwisata dan industri kreatif.

Insentif Politik yang Menjadi Mesin Pertumbuhan Kekuatan model ini terletak pada sistem insentif yang jelas dan terukur. Di Tiongkok, promosi pejabat publik bergantung pada indikator ekonomi yang nyata yakni pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, hingga stabilitas sosial.

Sistem ini dikenal sebagai promotion tournament, yaitu kompetisi antar pemimpin daerah untuk naik jenjang jabatan berdasarkan capaian konkret. Mereka yang berhasil naik ke posisi strategis, sementara yang gagal akan digeser ke peran pinggiran. Outcome-based governance ini menciptakan budaya birokrasi yang produktif dan berorientasi pada hasil.

Dengan kewenangan luas di bidang fiskal, lahan, dan investasi, para kepala daerah memiliki ruang untuk melakukan policy experiment yaitu dari pembentukan zona ekonomi khusus hingga reformasi perizinan. Jika berhasil, kebijakan mereka sering direplikasi oleh pemerintah pusat sekaligus menjadi batu loncatan karier.

Sistem insentif tersebut menumbuhkan budaya birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata. Para pejabat berlomba memperluas basis industri, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta menambahkan aspek keberlanjutan, kualitas hidup, dan inovasi sebagai jalan tercepat untuk membuktikan keberhasilan. Menanamkan Semangat “Mayor Economy” di Indonesia

Bagaimana bila semangat mayor economy diadaptasi ke Indonesia? Konteksnya tentu berbeda, mengingat Tiongkok adalah negara dengan sentralisasi politik yang kuat, sementara Indonesia adalah demokrasi besar dengan desentralisasi fiskal. Namun, justru di sinilah peluangnya.

Bayangkan bila setiap kepala daerah memiliki mandat dan insentif ekonomi yang kuat seperti rekan-rekan mereka di Tiongkok. Pemerintah pusat menjadi perancang arah strategis (mendorong hilirisasi industri, ekonomi digital, dan transisi energi hijau), sementara daerah menjadi pelaksana dengan fleksibilitas dan inovasi lokal.

Kuncinya bukan sekadar otonomi, tetapi insentif dan kompetisi positif antardaerah. Kepala daerah dinilai bukan hanya dari serapan anggaran, tetapi juga dari capaian ekonomi dan sosial, seperti terkendalinya inflasi, meningkatnya investasi, tumbuhnya UMKM digital, dan keberhasilan inovasi hijau. Pemerintah pusat melalui Kemenkeu, Bappenas, dan Bank Indonesia dapat berperan sebagai policy orchestrator yang berfungsi menyatukan irama kebijakan fiskal, moneter, dan industri agar berjalan seharmoni satu simfoni nasional.

Desentralisasi Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pembagian kewenangan administratif, tetapi menjadi laboratorium ekonomi daerah. Di sinilah inovasi kebijakan diuji sebelum diperluas ke tingkat nasional.

Untuk itu, model mayor economy Indonesia harus ditopang oleh Digital Public Infrastructure (DPI) berupa sistem pembayaran digital, big data ekonomi daerah, dan platform integrasi layanan pemerintah. Di tengah tekanan penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada 2026, DPI dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, pendapatan pajak, dan retribusi daerah.

Sinergi ini akan semakin kuat bila melibatkan kolaborasi antara BUMD dan sektor swasta lokal. Ekosistem bisnis yang produktif dan inklusif bisa tumbuh dari bawah, lalu menjadikan setiap daerah bukan sekadar penerima kebijakan pusat, tetapi aktor aktif pembangunan nasional.

Epilog

Seperti Tiongkok dengan mayor economy-nya, Indonesia memerlukan kepemimpinan daerah yang berpikir strategis dan berorientasi hasil, bukan sekadar administratif. Kepala daerah perlu diberi ruang untuk berinovasi, diuji dengan indikator yang terukur, dan diberi insentif untuk kinerja nyata. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi bergerak satu arah dari pusat ke daerah, melainkan mengalir dari bawah ke atas, membentuk jejaring pertumbuhan baru di seluruh Nusantara.

Apabila semangat mayor economy tertanam dalam tata kelola pembangunan daerah, maka Indonesia akan bergerak seperti sebuah orkestra ekonomi di mana setiap daerah memainkan nadanya sendiri, namun seluruhnya berpadu menuju harmoni yang sama, yakni kemajuan bangsa.

Penulis: Adhy Ramawan Putra & Lupita R. Yusuf (Bank Indonesia Tasikmalaya - Unit Data Statistik dan Kehumasan)