RRI.CO.ID,Bandung - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di 27 kabupaten/kota diminta mengambil peran lebih strategis dan tidak sekadar menjadi pembuat dokumen formalitas semata. Setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipastikan memberi dampak langsung serta menjawab persoalan mendasar warga Jawa Barat.
Herman mengingatkan, keberhasilan capaian indikator makro Jawa Barat bergantung penuh pada sinergi 27 daerah. Oleh karena itu, keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga APBD menjadi harga mati agar target pembangunan pada akhir periode pemerintahan tahun 2029 dapat terwujud.
"Capaian provinsi itu agregat. Provinsi tidak punya penduduk satu pun, tidak punya wilayah sejengkal pun, semuanya terbagi di 27 kabupaten/kota. Mengingat waktu efektif tersisa sekitar tiga setengah tahun lagi, evaluasi dan koreksi program harus dilakukan dari sekarang agar tidak terjebak rutinistas tanpa dampak nyata," ujar Herman, Selasa 29 September 2026.
Untuk menjamin ketepatan sasaran intervensi program, Pemprov Jabar meminta seluruh Bappeda mengoptimalkan penggunaan Sistem Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini penting guna mengikis kebiasaan menyusun kebijakan anggaran berdasarkan asumsi semata.
"Kepala Bappeda harus mulai menggunakan data sebagai dasar intervensi sampai tingkat individu dan alamat (by name by address). Kita harus presisi memetakan persoalan agar alokasi anggaran efisien dan tepat sasaran," tegasnya.
Di samping itu, Herman menginstruksikan para pemangku kebijakan di Bappeda agar pasang badan mengawal pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat, seperti jalan dan jembatan, irigasi, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pengelolaan sampah dan air bersih. Ia mewanti-wanti agar isu pengelolaan sampah tidak hanya dianggap masalah teknis kecil yang dikesampingkan dalam penganggaran.
"Kepala Bappeda harus menjadi benteng penyeimbang dan penjaga APBD. Harus berani memberi masukan jujur kepada Sekda dan kepala daerah jika ada alokasi anggaran yang melenceng dari kebutuhan mendasar warga," tutur Herman.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi memaparkan, penataan serta penyesuaian regulasi perencanaan ini menjadi krusial mengingat tantangan keterbatasan fiskal yang tengah dihadapi sebagian besar daerah di Jawa Barat.
"Ujung-ujungnya adalah penganggaran. Ditengah ketergantungan pada dana transfer pusat, forum ini menjadi ruang penyelarasan kebijakan lintas tingkatan mulai dari pusat, provinsi, hingga daerah untuk pelaksanaan pembangunan 2026 sekaligus persiapan agenda 2027," pungkas Dedi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....