Pemkot Bandung Targetkan 435.416 KK Terdaftar Digitalisasi Perlindungan Sosial

‎Menurut Iskandar, sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga (KK) di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, Pemkot Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50 persen dapat terdaftar melalui program tersebut.

‎“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” katanya.

‎Iskandar menjelaskan, pelaksanaan kegiatan Perlinsos berlangsung pada September hingga Desember 2026. Dengan waktu yang terbatas dan target yang cukup besar, diperlukan pola kerja yang jelas, mulai dari pembagian peran, mobilisasi sumber daya, hingga pemantauan capaian di lapangan.

‎Ia meminta para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berperan sebagai koordinator wilayah untuk memastikan koordinasi lintas perangkat daerah dan kewilayahan berjalan dengan baik.

‎Para Asisten juga diminta memantau perkembangan pelaksanaan Perlinsos serta membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

‎Sementara itu, Dinsos dan Disdukcapil diminta memastikan dukungan teknis, koordinasi, pendampingan, serta penyelesaian kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

‎“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tuturnya.

‎Kepala OPD yang berperan sebagai Liaison Officer (LO) juga diminta memberikan dukungan sesuai kapasitas dan jejaring yang dimiliki. LO diharapkan tidak hanya menjadi penghubung, tetapi juga mampu menggerakkan jajaran di OPD masing-masing, memobilisasi dukungan, membantu menggerakkan agen, serta berkoordinasi aktif dengan koordinator lapangan (korlap) di wilayah.

‎“Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung,” katanya.

‎Di tingkat kewilayahan, Iskandar meminta camat dan lurah yang berperan sebagai koordinator lapangan menjadi pengendali pelaksanaan di wilayah masing-masing.

‎Potensi yang ada di setiap wilayah perlu dipetakan dan digerakkan, termasuk RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial, serta unsur masyarakat lainnya.

‎Selain itu, korlap diminta memastikan agen di wilayahnya aktif, memahami sasaran dan tugas, serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala.

‎Iskandar menyebut agen menjadi ujung tombak pelaksanaan Perlinsos di lapangan. Agen diharapkan membantu masyarakat, memberikan informasi, mendampingi proses yang diperlukan, serta memastikan masyarakat sasaran dapat terlayani.

‎Iskandar menekankan bahwa target 435.416 KK merupakan target bersama Pemerintah Kota Bandung, bukan target satu perangkat daerah.

‎“Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi,” katanya.

‎Ia mengajak seluruh pihak tidak memandang target tersebut sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.

‎“Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan,” ucapnya.

‎Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret, memperkuat koordinasi antarpihak.

‎" serta membangun komitmen bersama untuk mencapai target digitalisasi perlindungan sosial dan implementasi IKD di Kota Bandung," tandasnya.