Pemprov Minta Warga Awasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jabar

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengimbau masyarakat untuk tidak bersikap pasif terhadap pembangunan infrastruktur yang dibiayai anggaran publik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh warga turut mengawasi kualitas proyek, mulai dari kondisi fisik jalan hingga keterbukaan papan informasi pekerjaan di lapangan.

Dedi menegaskan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting agar pembangunan infrastruktur di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dapat berjalan presisi sesuai perencanaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

“Seluruh warga Jawa Barat terus lakukan pengawasan terhadap pembangunan di Jawa Barat agar infrastruktur merata,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa 22 September 2026.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak dan kepentingan langsung terhadap kualitas pembangunan. Sebab, sumber pembiayaan infrastruktur berasal dari uang rakyat, salah satunya melalui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup sekadar melihat hasil akhir, tetapi juga menyasar spesifikasi dan proses teknis pelaksanaan.

“Perhatikan kualitas jalannya, perhatikan teknis pelaksanaannya, lihat papan pengumumannya. Sehingga yang dikerjakan harus sesuai dengan terencana dan teranggarkan,” kata Dedi.

Dedi mengapresiasi masyarakat yang taat menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kepatuhan tersebut, pemerintah berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang andal dan berkualitas.

“Karena anggaran itu merupakan anggaran kita bersama, bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga. Saya ucapkan terima kasih pajak kendaraan bermotornya,” ucapnya.

Di sisi lain, Pemprov Jabar turut menyoroti kebiasaan kendaraan berat milik industri yang mengangkut beban melebihi kapasitas jalan (Over Dimension Over Load/ODOL). Tonase berlebih dinilai menjadi pemicu utama percepatan kerusakan jalan publik.

Guna menjaga kelangsungan fungsi jalan, pemerintah telah melayangkan surat edaran kepada perusahaan industri besar, seperti pabrik semen, untuk mematuhi ketentuan batas muatan angkutan. Pemprov Jabar menawarkan dua solusi konkret bagi sektor industri.

“Apabila tonasenya tidak sesuai dengan kapasitas jalan, maka langkahnya ada dua. Penyesuaian tonase dengan kapasitas jalan, menurunkan jumlah besaran barang material atau barang produksi yang dibawanya. Atau jalan tersebut diserahkan kepada perusahaan untuk dibangun sendiri sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh industri,” tegas Dedi.