Farhan: 27 Persen Rumah Tangga di Bandung Belum Miliki Sanitasi Layak

RRI.CO.ID, Bandung – Sekitar 27 persen rumah tangga di Kota Bandung saat ini masih belum memiliki akses sanitasi yang layak. Kondisi tersebut ditandai dengan masih adanya warga yang membuang limbah rumah tangga secara langsung ke sungai maupun saluran air.

‎

‎Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan (BABS) disebut telah mencapai 100 persen. Pemerintah Kota Bandung mencatat masih ada sekitar 150.000 rumah tangga yang membutuhkan perbaikan sarana sanitasi.

‎

‎Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku, perbaikan infrastruktur, serta tata kelola lingkungan.

‎

‎Menurutnya, Posyandu memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan kepemilikan toilet yang layak.

‎

‎“Posyandu memiliki peran strategis dalam menyadarkan warga bahwa toilet bukan sekadar bangunan, melainkan bagian dari sistem yang menjamin kesehatan lingkungan. Ketika ada kendala biaya atau teknis, catat, laporkan, dan kita carikan solusi bersama melalui dinas terkait,” ujar Farhan, Senin 21 September 2026.

‎

‎Farhan juga menekankan pentingnya akurasi dan keterbukaan data yang dihimpun di tingkat masyarakat. Menurutnya, data dari RIC RW telah menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan.

‎

‎“Data yang kita kumpulkan di tingkat masyarakat melalui RIC RW telah menjadi rujukan resmi BPS dan bahkan menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional. Itu bukti bahwa keterbukaan dan kejujuran data adalah awal dari perbaikan yang nyata,” katanya.

‎

‎Ia menegaskan, pembangunan Kota Bandung tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki tampilan fisik. Berbagai persoalan mendasar, termasuk kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan kesenjangan sosial, juga harus diselesaikan.

‎

‎“Kita tidak bisa hanya memperindah tampilan luar. Kita harus memperbaiki fondasinya. Stunting masih terjadi, kesenjangan kesejahteraan masih ada, dengan indeks Gini mencapai 0,42,” ungkapnya.

‎

‎Farhan menyebut ada tiga hal utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni layanan kesehatan, akses pendidikan, dan administrasi kependudukan.

‎

‎Untuk layanan kesehatan, ia menegaskan tidak boleh ada warga yang ditolak ketika membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

‎

‎“Layanan kesehatan tidak boleh ada penolakan pasien di fasilitas kesehatan mana pun. Terima dulu, layani,” tandasnya.

‎