Pemkot Bandung Tinjau Ulang Rencana Investasi 800 Miliar Pasar Baru

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung akan meninjau ulang rencana investasi senilai sekitar Rp800 miliar untuk pengelolaan Pasar Baru Bandung. Peninjauan dilakukan bersama PD Pasar Baru dan PT DAM dengan mempertimbangkan kondisi pascapandemi serta keberlanjutan pengelolaan pasar.

‎

‎Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, nilai investasi yang direncanakan sebelum pandemi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

‎

‎“Rencana investasi yang sempat disebutkan mencapai Rp800 miliar. Angka tersebut akan kami tinjau ulang bersama PD Pasar Baru dan PT DAM. Kami akan memastikan kedudukan hukumnya, apakah cukup dengan adendum perjanjian, atau perlu mencari investor baru, atau ada alternatif pengelolaan lain,” ujar Farhan, Senin 21 September 2026.

‎

‎Menurutnya, pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi dan aktivitas perdagangan, sehingga rencana investasi yang telah disusun sebelumnya tidak bisa serta-merta direalisasikan tanpa penyesuaian.

‎

‎“Nilai investasi yang direncanakan sebelum pandemi kini dirasa terlalu besar untuk direalisasikan dalam kondisi saat ini. Pandemi sangat berdampak, sehingga seluruh rencana harus disesuaikan kembali,” katanya.

‎

‎Farhan menambahkan, kemungkinan adanya perubahan skema pengelolaan maupun masuknya investor baru masih dalam pembahasan. Pemkot Bandung belum mengambil keputusan final terkait langkah yang akan ditempuh.

‎

‎“Bisa jadi. Belum diputuskan, tergantung usulan dan hasil pembicaraan. Proses masih berjalan, belum ada keputusan akhir,” ungkapnya.

‎

‎Ia menegaskan, pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek investasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan para pedagang terhadap keberlangsungan aktivitas perdagangan di Pasar Baru serta kepercayaan Pemkot Bandung kepada mitra pengelola.

‎

‎“Hal ini menyangkut kepercayaan para pedagang, apakah tetap bisa berdagang di sini, serta kepercayaan Pemerintah Kota terhadap mitra pengelola,” jelas Farhan.

‎

‎Farhan menegaskan, pemerintah ingin memastikan pengelolaan Pasar Baru dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dan pemilik modal.

‎

‎“Tujuan utama kami adalah mengembalikan kepercayaan pedagang kepada pengelola, dan kepercayaan pemilik modal kepada BUMD,” tandasnya.