GPM ke-27 Digelar di Cibeunying Kidul, Harga Pangan Disubsidi hingga Rp2.000

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

‎‎Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan pelaksanaan GPM di Kecamatan Cibeunying Kidul pada Kamis 17 September 2026 merupakan kegiatan yang ke-27 dari target 34 kali penyelenggaraan sepanjang 2026.

‎‎Menurut Gin Gin, GPM menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama ketika terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas dan daya beli masyarakat mengalami tekanan.

‎‎“GPM ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Jadi, di saat harga-harga sebagian pangan naik dan aksesnya sulit karena daya beli, GPM itu hadir,” ujar Gin Gin, kamis 2026.

‎‎Ia menjelaskan, harga pangan dalam kegiatan GPM relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran karena mendapatkan dukungan subsidi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Subsidi tersebut antara lain digunakan untuk membantu biaya distribusi atau pengangkutan pangan.

‎‎Sebagai contoh, harga telur ayam di pasaran saat ini berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Sementara dalam kegiatan GPM, telur dijual sekitar Rp23.000 per kilogram.

‎‎“Termasuk yang lain, rata-rata kita subsidi Rp2.000. Makanya selalu akan lebih murah,” katanya.

‎‎Selain menawarkan harga yang lebih terjangkau, Gin Gin menyebut GPM juga memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap bahan pangan. Produk yang dijual didatangkan langsung dari penyedia, bahkan sebagian berasal dari petani.

‎‎Dari sisi kualitas dan keamanan pangan, DKPP Kota Bandung juga melakukan pemeriksaan sebelum produk dipasarkan kepada masyarakat.

‎‎“Selain murah, aksesnya lebih mudah. Kemudian kualitasnya karena didatangkan langsung dari para penyedia, bahkan beberapa dari petani. Jadi dari sisi kualitas relatif bisa kita jamin,” ucapnya.

‎‎Gin Gin mengutarakan, pelaksanaan GPM diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, ketika daya beli menurun dan akses terhadap pangan mengalami gangguan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan inflasi.

‎‎“Ini tentunya sangat membantu di saat daya beli menurun, akses juga terganggu, terutama untuk kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, selain juga untuk pengendalian inflasi secara umum,” katanya.

‎‎Untuk 2026, DKPP Kota Bandung menargetkan GPM digelar sebanyak 34 kali. Pelaksanaannya tersebar di berbagai kecamatan dengan ketentuan minimal satu kali penyelenggaraan di setiap kecamatan.

‎‎“Yang sudah kita rencanakan untuk 2026 itu 34 kali. Dan itu tersebar, minimal satu kecamatan satu kali. Jadi, satu bulan itu bisa dua sampai tiga kali penyelenggaraan,” katanya.

‎‎Namun, lokasi pelaksanaan GPM tidak hanya ditentukan berdasarkan jadwal. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi wilayah, tingkat kebutuhan masyarakat, kemudahan akses, serta perkembangan harga pangan.

‎‎“Wilayah yang membutuhkan dari sisi akses, kebutuhan, dan yang pasti kondisi harga. Itu yang memengaruhi GPM diselenggarakan di tempat tertentu,” tandasnya.