RRI.CO.ID, Cimahi - Ketidakakuratan data kemiskinan menjadi salah satu keluhan warga dalam program Pak Wali Kota Ngawangkong Bari Ngaronda (PAWANG RONDA) di Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi, Rabu 2 September 2026 malam. Warga menilai persoalan data tersebut perlu segera dibenahi karena dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Keluhan itu disampaikan masyarakat RW 07 Padasuka saat berdialog langsung dengan Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum yang berlangsung di Lapangan Voli Kampung Mekarsari tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka.
Warga berharap pemerintah melakukan pembaruan dan verifikasi data secara berkala agar kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya dapat tercatat dengan tepat. Ketepatan data dinilai penting supaya bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data kemiskinan. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Selain persoalan data kemiskinan, warga Padasuka juga menyampaikan sejumlah keluhan mengenai kondisi lingkungan, termasuk persoalan rumah indekos dan gangguan kendaraan berknalpot brong di sekitar kawasan kampus Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).
Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan aparat, karena berkaitan langsung dengan kenyamanan serta keamanan masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pemerintah harus aktif mendatangi masyarakat untuk mengetahui persoalan secara langsung, bukan hanya menunggu laporan dari warga. Menurutnya, komunikasi langsung menjadi salah satu cara agar pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat secara lebih transparan.
“Kami tidak ingin ada jarak dengan masyarakat, maka kami turun langsung mendengarkan keluh kesah warga.” ujar Ngatiyana.
Ngatiyana mengatakan pemimpin daerah perlu menjemput bola dalam menyerap aspirasi masyarakat agar persoalan yang muncul di tingkat lingkungan dapat segera ditindaklanjuti. Melalui PAWANG RONDA, pemerintah ingin membangun komunikasi dua arah dengan warga sekaligus memperkuat koordinasi bersama unsur Forkopimda.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Neneng Rahmadini, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Fery Haryanta, serta Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen. Kehadiran unsur pimpinan daerah diharapkan memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Pemkot Cimahi selanjutnya akan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai kewenangan masing-masing, termasuk persoalan data kemiskinan yang berkaitan dengan bantuan sosial. Pemerintah berharap pembenahan data dapat membuat program perlindungan sosial lebih tepat sasaran sekaligus menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....