Tanjung Priok Hampir Overload, BHS Minta Pelabuhan Patimban Dioptimalkan

RRI.CO.ID,Bandung - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah pusat segera mempercepat dan mengoptimalisasi pengembangan Kawasan Rebana di Jawa Barat. Langkah ini dinilai sangat mendesak demi menyokong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mencegah kelumpuhan arus logistik nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta yang saat ini sudah mulai mendekati ambang batas maksimal. Jika tidak segera diantisipasi dengan infrastruktur penopang, stagnasi pengiriman barang di area Jawa Barat dan sekitarnya tinggal menunggu waktu.

"Saat ini sudah sekitar 8 juta TEUs dari kapasitas 12 juta TEUs. Kalau dibiarkan, tidak lebih dari 5 tahun akan terjadi overload karena pertumbuhannya sekitar 8 sampai 15 persen," kata Bambang Haryo Soekartono, seusai Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Karawang, Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia menjelaskan bahwa solusi utama untuk memecah kepadatan Tanjung Priok sebenarnya sudah disiapkan pemerintah melalui pengoperasian Pelabuhan Patimban. Pelabuhan ini dirancang untuk mendistribusikan langsung hasil industri dari Kawasan Rebana, khususnya wilayah Subang yang kawasan industrinya terus berkembang pesat.

Namun, Politisi Partai Gerindra tersebut menyesalkan pengoperasian kontainer di Pelabuhan Patimban yang dinilai sangat lambat dan belum berjalan optimal. Padahal, target awal operasional pelabuhan penopang tersebut sudah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu oleh pemerintah periode sebelumnya.

"Harusnya di pemerintahan yang lama itu, 2020 wajib harus sudah bisa beroperasi. Tapi sampai dengan sekarang, Patimban masih belum bisa beroperasi. Nah, ini yang akan menyulitkan nanti bila terjadi stagnasi yang ada di Tanjung Priok," tegasnya.

Bambang menambahkan bahwa Pelabuhan Patimban merupakan bagian integral dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terkoneksi langsung dengan Segitiga Rebana, mencakup wilayah Subang hingga Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Integrasi antar-infrastruktur ini dinilai krusial agar beban logistik tidak terus bertumpuk di Jabodetabek.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Perhubungan segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam. Kemenhub dituntut mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, mulai dari kelengkapan fasilitas bongkar muat seperti ketersediaan crane, hingga pemeliharaan kedalaman alur perairan pelabuhan.

"Kementerian Perhubungan harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Pelabuhan Patimban ini harus dioptimalkan untuk mengantisipasi pertumbuhan industri di Subang, sebab kelancaran transportasi logistik baik darat, laut, maupun udara sangat menentukan daya saing harga jual industri kita di pasar nasional maupun global," pungkas Bambang.