Dorong Daya Saing Industri, DPR Desak Pemerintah Kendalikan Biaya Transportasi

RRI.CO.ID, Bandung - Efisiensi sektor transportasi dan logistik kini menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing dunia usaha nasional di tingkat regional maupun global. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa tingginya porsi biaya transportasi terhadap keseluruhan beban logistik sangat memengaruhi harga jual produk industri di pasaran.

Menurut Bambang, transportasi memberikan kontribusi terbesar dalam komponen pembiayaan logistik nasional.Oleh karena itu, skema pengawasan dan pengendalian biaya pengiriman darat harus segera dievaluasi serta diperketat oleh pihak pemerintah demi menjaga kelangsungan bisnis para pelaku usaha.

"Permasalahan utama itu adalah transportasi logistik ya. Itu sangat penting, karena 40 persen daripada biaya logistik itu dari transportasi. Pemerintah harus bisa mengendalikan biaya transport logistik terutama logistik darat," ujar Bambang Haryo Soekartono saat diwawancarai RRI Bandung seusai Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Karawang, Rabu, 26 Agustus 2026.

Selain tingginya biaya pengiriman, ancaman stagnasi di jalur distribusi maritim juga kian nyata akibat beban Pelabuhan Tanjung Priok yang terus meningkat. Aktivitas bongkar muat kontainer di pelabuhan utama tersebut diperkirakan mendekati batas kapasitas maksimal (kongesti), dengan arus barang mencapai sekitar 8 juta TEUs dari daya tampung total 12 juta TEUs.

Ia memprediksikan, pertumbuhan volume arus barang sebesar 8 hingga 15 persen per tahun akan memicu kelumpuhan sistemik pada pelabuhan tersebut jika tidak diantisipasi secara konkret dalam tempo kurang dari lima tahun ke depan.

Sebagai solusi strategis jangka panjang, pengoperasian Pelabuhan Patimban di Subang seharusnya menjadi tulang punggung pengurai beban Tanjung Priok. Terlebih lagi, kawasan industri di Subang saat ini telah berkembang pesat dengan tingkat keterisian (load factor) mencapai 50 persen yang membutuhkan dukungan fasilitas ekspor-impor yang memadai.

"Solusinya kemarin itu kan rencananya adalah pembangunan Patimban yang sudah harus berfungsi saat ini, sehingga bisa mendistribusikan hasil industri yang terutama di wilayah Subang. Tapi sampai dengan saat ini Patimban masih belum berfungsi," ungkap legislatif Fraksi Gerindra tersebut.

Keterlambatan operasional Pelabuhan Patimban termasuk belum siapnya infrastruktur pendukung seperti ketersediaan fasilitas crane dan penataan kedalaman alur perairan harus segera di benahi guna memastikan operasional proyek strategis nasional yang mampu menggerakan perekonomian itu bisa terealisasi.

Bambang mendesak Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Perindustrian untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah cepat guna menyelesaikan berbagai permasalahan teknis yang menghambat operasionalisasi fasilitas pelabuhan tersebut demi menjaga akselerasi perekonomian Jawa Barat dan nasional.