Pemprov Siapkan Holding BUMD, Fahmi: Hati-hati Kepentingan Politik

RRI.CO.ID,Bandung – Rencana pembentukan holding BUMD Jawa Barat melalui PT Sangga Buana dinilai tidak lepas dari tantangan politik. ‎Pengamat Politik Universitas Pasundan (Unpas), Fahmy Iswahyudi, mengingatkan agar perusahaan yang nantinya menaungi sejumlah BUMD tersebut tidak menjadi ruang bagi kepentingan politik dalam penentuan pengelolaan maupun sumber daya manusianya.

‎

‎Fahmy mengatakan, aspek politik perlu menjadi perhatian karena pengelolaan BUMD selama ini dinilai rentan dengan nuansa politis. Terlebih, pembentukan Sangga Buana akan menyatukan sejumlah perusahaan daerah dalam satu struktur holding.

‎

‎“Karena apa? Karena berkaca dari Danantara memang belum begitu sukses, apalagi tadi ya pola pengelolaan BUMD ini kan sangat rentan dengan nuansa politis,” kata Fahmy, Senin 24 Agustus 2026.

‎

‎Menurut Fahmy, persoalan tersebut semakin penting diperhatikan karena sebelumnya muncul kritik terkait penempatan sejumlah eks tim sukses di jajaran tertinggi BUMD.

‎

‎“Bahkan KDM kan belakangan dikritisi karena menempatkan sejumlah eks tim sukses misalnya di jajaran tertinggi BUMD begitu,” ujarnya.

‎

‎Karena itu, Fahmy meminta pembentukan Sangga Buana tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia menilai Pemprov Jabar perlu memastikan terlebih dahulu bahwa holding tersebut memiliki kajian akademik yang kuat serta dikelola oleh tenaga profesional.

‎

‎“Saya kira Sangga Buana juga harus belajar saya kira dari apa yang dilakukan oleh Danantara. Jadi alih-alih terburu-buru begitu ya untuk menyusun instrumen keuangan karena dana dari pusat berkurang, barangkali lebih baik untuk menyusun kajian akademik yang komprehensif. Kemudian juga melibatkan partisipasi masyarakat luas, terutama misalnya DPRD begitu ya,” tuturnya.

‎

‎Fahmy menjelaskan, secara konsep, Sangga Buana bukan merupakan model yang sepenuhnya baru. Di tingkat nasional, pemerintah telah memperkenalkan Danantara sebagai holding BUMN. Sementara di tingkat daerah, Pemprov DKI Jakarta juga telah memperkenalkan konsep Jakarta BUMD.

‎

‎“Saya kira lagi-lagi begitu kan harus dimulai dari apa cara pandang bahwa rencana penyusunan Sangga Buana juga sebetulnya bukan form model yang sepenuhnya baru begitu ya. Di level nasional kan kita baru saja begitu ya atau republik ini diperkenalkan dengan konsep Danantara begitu, holding BUMN,” katanya.

‎

‎“Kemudian untuk wilayah provinsi, itu beberapa bulan sebelum Pemprov Jabar mengintroduksikan konsep Sangga Buana, Pemprov Jakarta itu mengintroduksikan yang namanya Jakarta BUMD sebetulnya,” lanjut Fahmy.

‎

‎Di sisi lain, Fahmy melihat pembentukan instrumen keuangan daerah seperti Sangga Buana juga berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah daerah. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat membuat daerah dituntut mencari sumber pendanaan lain di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎

‎“Jadi Pemprov, Pemda itu hari ini saya kira berlomba-lomba untuk berse-kreatif mungkin menyusun instrumen keuangan di luar PAD. Jadi biar punya tambahan lah begitu Teh untuk menutupi kebutuhan, begitu ya. Saya kira itu konsekuensi dari tadi pola pembangunan ekonomi yang sentralistik atau resentralisasi kalau bahasa akademiknya,” ungkapnya.

‎

‎Namun, kebutuhan mencari sumber pendanaan menurut Fahmy tidak boleh mengesampingkan profesionalitas. Ia khawatir apabila Sangga Buana dibentuk dengan pola pengelolaan yang sama seperti BUMD sebelumnya, keberadaan holding tersebut justru tidak memberikan perubahan signifikan.

‎

‎“Jangan sampai misalnya Sangga Buana dibuat, tapi pendekatan apa bisnisnya masih kayak BUMD-BUMD lama ya. Artinya kan itu hanya buang-buang apa anggaran dan tenaga saja,” tegasnya.

‎

‎Fahmy menekankan, Sangga Buana harus memiliki tata kelola yang profesional serta didukung sumber daya manusia yang kompeten agar tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik.

‎

‎“Jadi perlu dicermati, saya kira pertama itu tadi ini bukan konsep baru, kedua tapi perlu diperhatikan betul soal profesionalitas, pengelolaan, tata kelola, SDM-nya, dan segala macam. Karena berkaca dari yang sudah-sudah kan ya tidak efektif juga sebetulnya untuk mendorong tadi ya peningkatan kualitas bisnis Badan Usaha Milik Daerah atau milik negara misalnya dalam tempo yang instan,” pungkasnya.