RRI.CO.ID, Bandung – Rencana pembangunan SDN 026 di kawasan Cibaduyut Kidul, RW 02, Kota Bandung, mendapat penolakan dari sejumlah warga setempat. Warga keberatan lantaran lingkungan permukiman dinilai sudah cukup padat dengan berbagai fasilitas pendidikan.

‎‎Perwakilan warga RW 02, Sutrisno Nasuhi 72 tahun mengatakan, penolakan tersebut bukan berarti warga tidak mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Menurutnya, warga hanya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang tenang, bersih, dan nyaman, terutama bagi masyarakat yang telah lanjut usia.

‎‎"Pertama, tentu saja kami sebagai warga yang sudah lama tinggal di sini hanya menginginkan ketenangan. Kami yang sudah berusia lanjut ingin hidup tenang. Kedua, di sini sudah banyak sekali sekolah. Bapak bisa lihat, ada SMP, di tengah perumahan ada SD dan TK. SMP Negeri 13 juga ada, SMP swasta pun ada. Sekolah di sekitar sini sudah lengkap," ujar Sutrisno, Minggu 9 Agustus 2026.

‎‎Ia menuturkan, keberatan warga juga dipicu karena masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan sejak awal rencana pembangunan sekolah tersebut.

‎‎Warga, kata dia, baru mengetahui adanya rencana pembangunan setelah mendapat sosialisasi di tingkat kelurahan beberapa pekan lalu.

‎‎Sutrisno menyebut, pada 28 Juli 2026, warga telah menyampaikan penolakan secara tegas. Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah dampak keberadaan sekolah terhadap arus lalu lintas dan kenyamanan lingkungan permukiman.

‎‎"Selain itu, kami sama sekali tidak diajak berdiskusi sebelumnya terkait rencana pembangunan sekolah ini. Kami baru mengetahuinya beberapa minggu lalu saat ada sosialisasi di kelurahan. Pada tanggal 28 Juli kemarin, kami dengan tegas menyampaikan penolakan karena merasa kondisi lingkungan perumahan yang sudah lama berdiri ini seharusnya tetap tenang, bersih, dan nyaman," katanya.

‎Menurut Sutrisno, keberadaan sekolah baru dengan jumlah siswa yang diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang berpotensi meningkatkan aktivitas kendaraan dan mobilitas masyarakat di lingkungan permukiman.

‎‎"Bayangkan jika ada sekolah baru dengan sekitar 1.000 siswa, bagaimana kondisi lalu lintas dan kenyamanan kami nantinya," ucapnya.

‎‎Sementara itu Ketua RW 02 Cibaduyut Kidul, Herfan Afianto, mengatakan persoalan utama yang menjadi dasar penolakan warga adalah tidak adanya sosialisasi sejak awal mengenai rencana pembangunan sekolah.

‎

‎Menurut Herfan, warga baru dipanggil dalam pertemuan di tingkat kecamatan pada 24 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri para ketua RT dan lurah.

‎‎Dalam pertemuan itu, warga baru mengetahui bahwa proyek pembangunan sekolah sebenarnya telah direncanakan untuk dimulai pada 15 Juli 2026.

‎‎"Intinya sudah saya sampaikan. Nanti jika Bapak membaca pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, saya sudah serahkan kepada tim hukum kami. Secara pokok, tidak ada sosialisasi sejak awal. Kami baru dipanggil ke kecamatan pada tanggal 24 Juli, bersama para RT dan Bapak Lurah. Saat itulah kami baru mengetahui proyek ini ternyata seharusnya sudah dimulai sejak tanggal 15 Juli. Tidak ada sosialisasi sebelumnya," ucapnya.

‎‎Selain persoalan sosialisasi, Herfan menilai wilayah RW 02 sudah memiliki cukup banyak fasilitas pendidikan.

‎‎Ia menyebut, di kawasan tersebut telah terdapat sekolah dasar hingga jenjang pendidikan menengah. Karena itu, warga menilai pembangunan sekolah baru akan menambah beban lingkungan.

‎‎"Di wilayah RW 02 saja sudah ada SD, dan menambah satu lagi sekolah berarti beban yang sangat berat. Di sini juga sudah ada SMP Negeri, SMK, hingga SMA. Itu alasan utama penolakan kami," katanya.

‎‎Herfan juga menyinggung persoalan mengenai status wilayah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah. Menurutnya, lahan tersebut sebelumnya diketahui berada di wilayah RW 05, namun berdasarkan penelusuran dokumen, kini tercatat sebagai bagian dari RW 02.

‎‎Meski demikian, ia menegaskan persoalan batas wilayah RW bukan menjadi pokok keberatan warga.

‎‎"Entah masuk RW 02 atau RW 05, sebenarnya bukan masalah utama. Yang paling mendasar dan krusial adalah keberadaan sekolah tersebut setelah selesai dibangun, bukan saat pembangunannya," ucapnya.

‎‎Sementara itu, Wali Kota Bandung M Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung terus mengupayakan penyelesaian persoalan SDN 026 Cibaduyut Kidul.

‎‎Persoalan pembangunan sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung mencari solusi atas kebutuhan fasilitas pendidikan, terutama setelah sebelumnya terjadi persoalan lahan yang berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar SDN 026.

‎‎Farhan berharap masyarakat di kawasan Cibaduyut Kidul RW 02 dapat menerima rencana pembangunan sekolah tersebut sehingga kebutuhan pendidikan masyarakat dapat segera dipenuhi.

‎‎"Kami berharap melalui musyawarah nanti warga akan terbuka hatinya agar tetap kita bisa melakukan pembangunan sekolah di sana. Mudah-mudahan SDN Cibaduyut Kidul RW 02 bisa segera dibangun," ucapnya.

‎‎Menurut Farhan, langkah awal yang dilakukan Pemkot Bandung adalah memastikan masyarakat di sekitar lokasi bersedia menerima rencana pembangunan SDN 026.

‎‎Ia mengakui proses tersebut membutuhkan waktu. Pemerintah, kata Farhan, harus mengedepankan pendekatan persuasif sekaligus menghormati aspirasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

‎‎"Proses pertama, kita akan memastikan dulu bahwa warga di Cibaduyut Kidul RW 02 mau menerima pembangunan SDN 026 di sana. Prosesnya pasti panjang," tandasnya.